Ramai-ramai Pengacara PB XIV Purbaya Mundur di Tengah Sidang, Ada Apa?

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, 19 pengacara secara bersamaan mengirimkan surat pengunduran diri dari tim kuasa hukum Sinuhun PB XIV Purbaya pada Kamis (9/4). Salah satu anggota tim, Tamrin, menyatakan bahwa pengunduran diri dilakukan secara fisik pada hari itu. “Kami menyerahkan surat pengunduran diri kepada Sinuhun PB XIV sebagai prinsipal,” ujarnya.

Komunikasi dengan PB XIV Purbaya selama ini dilakukan melalui pihak ketiga. Pesan yang disampaikan bisa terlewat atau ditambahkan, termasuk penitipan uang yang tidak pasti jumlahnya,” kata Tamrin. Ia mengungkapkan bahwa tim kuasa hukum sudah berusaha mengirimkan surat pengunduran diri, namun belum ada respons hingga hari sidang berlangsung.

Dalam surat yang diperoleh CNNIndonesia.com, 19 pengacara tersebut menangani delapan perkara hukum yang menimpa PB XIV Purbaya. Mereka merujuk Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. “Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya,” tulis surat tersebut.

Komunikasi via Perantara Dinilai Normal

Juru bicara PB XIV Purbaya, KPA Singonagoro, mengklaim pergantian pengacara adalah hal wajar dalam proses hukum. “Intinya, tidak ada masalah besar. Orang bekerja tentu memiliki kebutuhan untuk berpindah,” katanya. Ia menjelaskan bahwa PB XIV Purbaya awalnya sudah sepakat dengan tim kuasa hukum, tetapi terjadi ketidaksepakatan saat proses berlangsung.

Beberapa usulan baru muncul, dan tim kuasa hukum tidak bisa memenuhi semua pertimbangan. “Kita sudah berkomitmen bersama, tetapi ada perbedaan pendapat selama perjalanan kasus,” imbuh Singonagoro. Meski komunikasi via perantara terjadi, ia menegaskan hubungan tetap lancar.

Singonagoro juga menyesalkan penekanan tim kuasa hukum terhadap honorarium dan titipan uang dari PB XIV Purbaya. “Enggak ada hal seperti itu. Jika Pak Tamrin menyampaikannya, kami merasa prihatin,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tim pengganti sudah siap, dan proses pengalihan sedang berlangsung di sistem e-court serta registrasi kuasa hukum baru.