Legislator Kritik Alokasi Anggaran Posyandu di Musrenbang Jaksel

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Selatan, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, anggota DPRD DKI Jakarta, menyampaikan keluhan terkait pembagian dana untuk fasilitas Posyandu yang dinilai masih belum jelas. Ia menyoroti kekacauan tugas antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan kecamatan, yang membuat kebutuhan Posyandu sering kali diabaikan.

“Saya ingin bertanya, apakah setiap SKPD benar-benar memiliki anggaran khusus untuk Posyandu? Karena di lapangan, kebutuhan ini justru terus saling dilempar,” ujar Nabilah.

Nabilah, yang juga menjabat Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) DPW PKS DKI Jakarta, menegaskan bahwa kebutuhan dasar Posyandu sering tidak terpenuhi akibat ketidakselarasan antarorganisasi perangkat daerah. Ia menambahkan bahwa kondisi ini bisa melemahkan peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat, yang dikumpulkan saat reses, menyoroti minimnya infrastruktur Posyandu, seperti meja, kursi, alat medis, dan timbangan balita. Namun, kebutuhan tersebut kerap tidak terakomodasi karena ketidakjelasan pos anggaran di masing-masing OPD.

Nabilah mengharapkan Musrenbang menjadi momen perbaikan untuk mengintegrasikan kebutuhan Posyandu ke dalam prioritas lintas sektor. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kesehatan dengan perangkat daerah lain, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginginkan Posyandu aktif dalam penanganan stunting, dengan target penurunan angka tersebut pada 2027. Menurut SPM DKI, posyandu menjadi bagian dari sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Posyandu di DKI Jakarta pada 2024 mencapai 4.481 unit. Nabilah berharap penganggaran yang lebih terarah bisa mendukung Posyandu dalam menjalankan perannya secara optimal.