BKPM Perkuat Pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat untuk Pacu Logistik

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi, tengah menggencarkan upaya pengembangan pelabuhan terpadu Palembang Baru di Tanjung Carat, Banyuasin, Sumatra Selatan, dengan tujuan meningkatkan kinerja logistik. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun infrastruktur logistik yang terintegrasi dengan kawasan industri dan sistem transportasi lainnya.

Konsep Pelabuhan Terpadu

Dalam acara peluncuran proyek (project launching), Todotua menghadiri langsung pembangunan pelabuhan tersebut pada Kamis (9/4). Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Carat tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi dasar, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi logistik di wilayah Sumatra Selatan. “Masalah utama kita bukan terletak pada kekayaan sumber daya, melainkan pada kemampuan mengubahnya menjadi nilai ekonomis dan efisiensi dalam distribusi barang. Pelabuhan ini adalah jawaban untuk menaikkan kapasitas perdagangan serta meningkatkan daya saing kita,” jelasnya.

“Kita ini kaya sumber daya, tapi kalau tidak kompetitif, tidak ada artinya. Ujungnya masyarakat juga yang menanggung. Maka infrastruktur logistik menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah,” tambahnya.

Menurut Todotua, Sumatra Selatan memiliki potensi sumber daya alam besar, seperti batu bara, minyak bumi, serta komoditas perkebunan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dieksploitasi karena keterbatasan infrastruktur logistik yang efisien. “Sektor-sektor ini perlu didukung oleh sistem transportasi yang lebih optimal agar bisa menghasilkan nilai tambah maksimal,” terangnya.

Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus

Proyek Tanjung Carat dirancang terhubung dengan infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jalur kereta api, serta kawasan industri dalam satu klaster pengembangan. Kawasan ini juga diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis hilirisasi, yang bertujuan memperkuat daya tarik investasi. “Ini adalah konsolidasi dari proyek investasi dan proyek strategis nasional. Nanti akan ada area kawasan ekonomi khusus di sini, yang menjadi pertama kalinya berbasis hilirisasi,” jelasnya.

Todotua menyoroti bahwa realisasi investasi di Sumatra Selatan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp62,66 triliun, dengan sektor industri pengolahan, khususnya kertas dan percetakan, serta pertambangan dan energi menjadi dominan. Capaian tersebut menunjukkan arah pergeseran ekonomi ke sektor bernilai tambah, yang membutuhkan sistem logistik yang lebih efisien. “Potensi investasi sudah besar, tetapi harus didorong dengan infrastruktur yang mumpuni agar hasilnya maksimal dan daya saing meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan penuh, termasuk percepatan penyelesaian lahan dan integrasi infrastruktur pendukung. “Semua dukungan sudah ada. Kalau ini tidak segera dijalankan, kita akan kehilangan momentum. Sekarang tinggal komitmen bersama untuk mengeksekusi,” tegasnya.