Papua Barat tawarkan proyek Bandara Rendani ke investor Tiongkok

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sedang menawarkan pengembangan Bandara Rendani sebagai langkah untuk mendorong percepatan peningkatan aksesibilitas dan ekonomi daerah. Proyek ini dianggap penting dalam meningkatkan kapasitas layanan penerbangan bagi masyarakat.

Pertemuan antara pihak pemerintah dengan investor Tiongkok telah berlangsung di Jakarta, dengan gubernur menyatakan bahwa ada sejumlah peluang investasi yang dibuka, termasuk proyek Bandara Rendani. “Kami sudah bertemu dengan investor Tiongkok Rabu (8/4/2026) lalu untuk menjelaskan potensi investasi,” ujarnya.

“Pengembangan Bandara Rendani sangat penting untuk memperkuat konektivitas, mendukung arus investasi dan distribusi logistik di Papua Barat,” tambah Dominggus.

Dalam proyek tersebut, ada rencana perpanjangan landasan pacu hingga 2.500 meter, serta pembangunan tiga garbarata dan infrastruktur pendukung lainnya. Penundaan proyek selama beberapa tahun membuat pemerintah berupaya menggandeng investor asing untuk mewujudkannya.

Selain sektor kebandarudaraan, pemerintah juga menyoroti peluang di bidang kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, serta pengembangan minyak dan gas bumi. Sebagai bagian dari hilirisasi pertanian, industri etanol berbasis singkong menjadi salah satu poin yang disebutkan. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama pendidikan vokasi dan layanan kesehatan.

Delegasi investor Tiongkok menyampaikan minat untuk terlibat dalam proyek bandara dengan nilai estimasi sekitar Rp7 triliun. Proyek ini akan melibatkan badan usaha milik negara Tiongkok. Investor tersebut juga menawarkan kolaborasi di bidang pengolahan sampah dan telekomunikasi berbasis satelit.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan dalam forum ekonomi regional di Shanghai pada Mei 2026. Forum tersebut akan menjadi ajang promosi potensi investasi dan penjajakan kerja sama dengan investor strategis. Pemerintah provinsi juga diminta menyiapkan proposal proyek prioritas, khususnya di sektor kebandarudaraan dan telekomunikasi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Doreka Foundation Toni, yang bertindak sebagai penghubung Pemprov Papua Barat dengan investor Tiongkok, Kepala DLHP Papua Barat, dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat.