Menperin tekankan penguatan struktur industri baja di pengukuhan IISIA

Pada acara pengukuhan pengurus The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) periode 2026–2030 di Jakarta, Jumat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pentingnya memperkuat industri baja nasional sebagai salah satu sektor strategis yang mendukung perekonomian Indonesia. Ia menegaskan bahwa IISIA, sebagai asosiasi yang menggabungkan produsen baja dalam negeri, merupakan mitra kunci pemerintah dalam mendorong pengembangan industri baja yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

Kinerja Subsektor Industri Logam Dasar

Menurut Menperin, subsektor industri logam dasar, termasuk baja, berperan signifikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam tahun 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,71 persen, yang didorong oleh meningkatnya permintaan dari sektor infrastruktur, manufaktur, serta industri hilir yang memberi nilai tambah.

Produksi Baja Nasional Tumbuh Konsisten

Indonesia kini berada di peringkat ke-13 sebagai produsen baja global dengan produksi mencapai sekitar 19 juta ton pada 2025. Dalam enam tahun terakhir, produksi baja nasional tumbuh secara stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 14 persen setiap tahun. Menperin memandang hasil ini sebagai indikasi positif dalam upaya memperkuat sektor industri baja.

“Pemerintah memandang IISIA sebagai mitra penting dalam memperkuat industri baja nasional. Kepengurusan baru diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus mengoptimalkan peluang strategis ke depan,” ujar Menperin.

Tantangan Struktural yang Dihadapi

Meski mencatatkan pertumbuhan, Menperin menyoroti beberapa tantangan yang masih menghambat kinerja industri baja. Salah satunya adalah utilisasi industri yang relatif rendah, hanya sekitar 52,7 persen. Selain itu, defisit pada produk antara dan hilir terjadi akibat ketergantungan tinggi pada impor bahan baku. Tekanan dari luar negeri, seperti kelebihan kapasitas global dan risiko praktik dumping, juga menjadi perhatian serius pemerintah.