New Policy: Dukung petani hadapi iklim, RI-PBB luncurkan program ketahanan pangan
Dukung Petani Hadapi Iklim, RI-PBB Luncurkan Program Ketahanan Pangan
Jakarta – Kemitraan antara Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandai komitmen untuk memperkuat daya tahan petani kecil terhadap perubahan iklim. Inisiatif bernama “UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems” diluncurkan di Jakarta pada Kamis (9/4). Program ini, menurut pernyataan resmi UNIC Jakarta pada Jumat (10/4), bertujuan memperluas akses ke layanan keuangan dan meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan, fokus pada Jawa Timur dan Lampung.
Program Bersama Selaras dengan Prioritas Nasional
Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Bappenas, menekankan bahwa tujuan program ini selaras dengan agenda nasional. “Program ini diharapkan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture, serta memperkuat ketahanan pangan dan integrasi dengan program seperti Makan Bergizi Gratis,” jelas Leonardo.
Pelatihan dan Inovasi Pembiayaan
Pelatihan menjadi bagian penting dari program, dengan fokus pada praktik pertanian cerdas iklim dan teknologi inovatif. Tujuan utama adalah membantu setidaknya 15 ribu petani di Jawa Timur mengadopsi pertanian tahan iklim, seperti padi hemat air. Praktik cerdas iklim mencakup metode yang adaptif terhadap kondisi lokal, memungkinkan peningkatan hasil panen dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Investasi dan Dukungan Finansial
Untuk mendukung transisi ke pertanian berkelanjutan, program mengintegrasikan mekanisme pembiayaan seperti skema asuransi iklim Indonesia dan dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pembiayaan mikro juga akan diberikan kepada 400 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan proyek agro-silvo-pastoral. Program ini berlangsung hingga 2027 dan diawasi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), serta lembaga lain seperti Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD) dan Program Pembangunan PBB (UNDP).
“Melalui program ini, kami berharap membuka lebih banyak investasi dari berbagai pihak untuk petani kecil, perempuan, dan generasi muda,” kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal.
Program ini dijalankan dengan dukungan Joint SDG Fund, bekerja sama dengan UN Food Systems Coordination Hub, serta kontribusi dari sejumlah negara, termasuk Uni Eropa, Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Selain itu, pihak PBB menargetkan mobilisasi 205 juta dolar AS dari dana publik dan swasta, sebagai bagian dari investasi awal 2 juta dolar AS.