Mendagri-Menteri PKP targetkan renovasi 1.000 RTLH di Sitaro

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya juga meninjau wilayah yang terkena banjir bandang.

“Kami hadir berdasarkan arahan Presiden Prabowo untuk mendukung masyarakat terdampak bencana, sekaligus mempercepat program RTLH,” ujar Tito dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat.

Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di daerah perbatasan, sesuai dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta mendorong rasa kebangsaan masyarakat. BNPP RI mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui oleh Kementerian PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar zona perbatasan, sehingga total bantuan mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan relokasi 98 rumah yang rusak akibat banjir bandang di lahan seluas 2,5 hektare yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro. Mendagri menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit RTLH khusus untuk wilayah perbatasan. Angka ini dianggap signifikan karena sebelumnya belum ada alokasi khusus untuk daerah terpencil.

“Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru mengalami banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program RTLH di Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan, kita akan segera siapkan 1.000 rumah untuk diperbaiki menjadi layak huni di Pulau Sitaro,” tambah Maruarar.

Ia menyebutkan tiga faktor utama yang menjadi dasar alokasi bantuan tersebut, yaitu posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” terangnya.

Dengan sinergi BNPP RI dan Kementerian PKP, program renovasi rumah di Sitaro diharapkan menjadi penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, serta kebangsaan di wilayah Indonesia bagian timur.