Kebijakan ESDM: Menjaga Stabilitas Industri Melalui Pengaturan Produksi Pertambangan

Jakarta – Pemerintah tengah menerapkan kebijakan untuk mengendalikan produksi mineral dan batubara (minerba) tahun 2026, bertujuan mempertahankan keseimbangan industri di tengah tantangan global yang dinamis. Rita Susilawati, Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, menegaskan bahwa kondisi dunia saat ini berubah cepat dan sulit diprediksi.

“Kita berada di dunia yang ritme dan kondisinya tidak lagi pasti. Paling jelas, stabilitasnya terganggu,”

kata Rita dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat.

Penyesuaian Produksi untuk Stabilitas Ekonomi

Rita menjelaskan bahwa industri minerba saat ini dihadapkan pada berbagai tekanan, seperti keterbatasan bahan baku dan kebutuhan energi yang meningkat. Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) diubah menjadi tahunan untuk mengontrol pasokan lebih efektif. “Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian,” ujarnya. Pendekatan ini berfokus pada nilai daripada volume, mengingat peningkatan produksi tidak selalu menjamin peningkatan pendapatan negara.

Domestikasi Pasar Sebagai Prioritas

Dalam upaya mengurangi ketergantungan eksternal, pemerintah menekankan kewajiban pasar domestik (DMO) sebagai langkah utama sebelum bahan mentah diekspor. “Untuk DMO, kita harus taat. Dengan cara itu, kita bisa tetap berdiri,” tegas Rita. Menurutnya, penyesuaian produksi juga membantu menghindari oversupply yang bisa merosotkan harga komoditas.

Tantangan Industri Nikel: Diversifikasi Bahan Baku dan Ketergantungan Teknologi

Bernadus Irmanto, Wakil Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Bidang Komunikasi serta Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, menyebutkan bahwa industri nikel menghadapi beberapa hambatan. Terutama, pasokan bahan baku seperti sulfur menjadi faktor kritis dalam proses High Pressure Acid Leach (HPAL).

“Masalahnya, kalau pun punya dana, tapi bahan bakunya tidak ada, bagaimana?”

ujarnya.

Untuk mengatasi ini, pelaku industri mulai menggali alternatif seperti pirit atau limbah industri berupa phosphogypsum. Selain itu, ketergantungan pada bahan bakar minyak seperti Marine Fuel Oil (MFO) dan diesel masih tinggi, yang menjadi risiko keberlanjutan. Vale, misalnya, sedang mengeksplorasi teknologi ramah lingkungan, termasuk elektrifikasi kendaraan tambang. Namun, penerapannya masih terkendala produktivitas.

Kepentingan Hilirisasi dan Risiko Geopolitik

Rita menambahkan bahwa hilirisasi tetap menjadi tujuan utama sektor minerba. Namun, hal ini memerlukan investasi dan teknologi yang mayoritas berasal dari luar negeri, khususnya Tiongkok. Ketergantungan pada teknologi asing dinilai meningkatkan kompleksitas risiko geopolitik dalam pengembangan industri nikel nasional. Bernadus mengingatkan bahwa kepastian pasokan nikel sangat penting bagi investor, terutama untuk proyek yang akan beroperasi di kuartal III-2026.