Bisakah Pembatasan Beli BBM Meredam Dampak Lonjakan Harga Minyak?

Langkah pemerintah membatasi pengisian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, hingga 50 liter per kendaraan per hari mulai Rabu (1/4) dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan umum, baik yang mengangkut orang maupun barang.

“Pembatasan BBM subsidi dilakukan melalui barcode MyPertamina dengan batas 50 liter per kendaraan per hari, agar distribusi bahan bakar lebih adil dan merata,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Selasa (31/3).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini mendorong masyarakat untuk bijak dalam penggunaan bahan bakar. Menurutnya, 50 liter per hari sudah cukup bagi mobil pribadi.

“Kalau satu mobil diisi 50 liter, tanki sudah penuh. Ini wajar, jadi kita akan terus mendorong penggunaan batas tersebut,” tambah Bahlil, yang pernah menjabat sopir angkot.

Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjaga daya beli masyarakat yang sedang turun. Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai pembatasan menjadi solusi internal efektif selama subsidi tidak dinaikkan.

Yayan menyebut data Susenas 2024-2025 menunjukkan rata-rata konsumsi BBM rumah tangga berkisar antara 30 hingga 45 liter per hari. Dengan asumsi ini, kebutuhan masyarakat menengah ke bawah masih terpenuhi.

“Kebijakan kuota bisa mengontrol konsumsi BBM, karena yang menghabiskan di atas 35-40 liter biasanya kelompok mampu. Mereka dibatasi, sementara desil 2-5 tidak terganggu,” jelas Yayan.

Menurutnya, pembatasan juga mencegah pergeseran konsumsi ke BBM non-subsidi, terutama jika harga bahan bakar naik. Kenaikan harga BBM, kata Yayan, bisa memperparah kemiskinan hingga 5-10 persen atau lebih ekstrem 15 persen.

Di sisi lain, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, melihat kebijakan ini sebagai sinyal antisipatif. Ia menjelaskan, pembatasan memastikan masyarakat mulai beradaptasi dengan kenaikan harga global.

“Pembatasan BBM menjadi early warning system, agar konsumsi tidak melonjak liar dan tekanan pada APBN tidak semakin dalam,” kata Abra.

Langkah menahan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax juga dianggap strategis. Abra menekankan bahwa kebijakan ini mencegah lonjakan penggunaan BBM subsidi, yang bisa memperburuk beban anggaran negara.