KPK Tangkap 16 Orang dalam OTT Terkait Bupati Tulungagung Gatut Sunu

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan 16 individu dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

“Tim penyidik telah mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung,” terang Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, Budi mengatakan bahwa identitas 15 orang lainnya masih dalam proses penyelidikan. “Kami akan terus memberikan pembaruan mengenai perkembangan kasus,” tambahnya.

Kasus Korupsi di Berbagai Wilayah

KPK memiliki waktu 24 jam untuk menetapkan status para tersangka dalam OTT tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Operasi pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, selama periode 2021–2026.

OTT kedua berlangsung pada 19 Januari 2026, saat KPK mengonfirmasi penangkapan Wali Kota Madiun Maidi. Pada 20 Januari, lembaga antirasuah mengungkapkan Maidi sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR, serta gratifikasi di Pemkot Madiun, Jawa Timur.

KPK kembali melakukan OTT ketiga pada 19 Januari 2026, menangkap Bupati Pati Sudewo. Dalam pengumuman 20 Januari, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi terkait pengisian jabatan perangkat desa di Pemkab Pati, Jawa Tengah.

OTT keempat berlangsung pada 4 Februari 2026 di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan ini berkaitan dengan proses restitusi pajak di lingkungan KPP tersebut. Pada hari yang sama, KPK juga mengungkap OTT kelima terkait importasi barang KW atau tiruan, salah satunya adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada DJBC Kemenkeu, Rizal, yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Barat.

OTT keenam diungkapkan pada 5 Februari 2026, dengan fokus pada dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan sebesar 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, dan Direktur Utama PT Karabha Digdaya (anak perusahaan Kemenkeu) ditetapkan sebagai tersangka.

OTT di Bulan Ramadhan

Sejumlah OTT dilakukan selama Ramadhan. Pada 3 Maret 2026, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023–2026.

OTT ketujuh berlangsung pada 10 Maret 2026, dengan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka suap proyek di Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, untuk periode 2025–2026. Pada 13 Maret, KPK juga menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pemkab Cilacap.

Terakhir, pada 10 April 2026, KPK melakukan OTT kesepuluh di Tulungagung, Jawa Timur, yang masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Seluruh operasi ini menunjukkan aktivitas intens KPK dalam menangani kasus korupsi di berbagai daerah sepanjang 2026.