Dulu RI Impor Susu ‘Cuma’ 40%, Kini Sudah di Atas 80%

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan upaya untuk memperkuat ekosistem peternakan sapi perah dari hulu hingga hilir sebagai langkah percepatan swasembada susu nasional. Tindakan ini dianggap krusial dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Salatiga, Jawa Tengah, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto menegaskan pentingnya pembangunan ekosistem yang terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para peternak.

“Kami mendukung inisiatif Bapak Presiden yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas, sehingga ini harus didorong secara bersama. Kami siap membantu membangun ekosistem dari produksi hingga distribusi,” kata Indra dalam pernyataannya, yang dikutip Jumat (10/4/2026).

Indra menyoroti bahwa penguatan sektor susu tidak boleh parsial, melainkan holistik mulai dari pengelolaan hulu sampai distribusi akhir. “Ini adalah peluang sekaligus tantangan. Kita sudah membuktikan mampu mencapai swasembada beras, dan kami yakin bisa meningkatkan produksi susu lokal menuju kemandirian,” tambahnya.

Dari data 2025, populasi sapi perah nasional mencapai 499.360 ekor dengan produksi susu segar sebanyak 820.874,82 ton. Namun, produksi utama masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur yang menjadi kontributor terbesar. Penguatan industri pengolahan dan distribusi dianggap penting untuk memperkuat nilai tambah serta menjaga akses dan daya beli masyarakat.

Sepanjang 2024, harga susu segar mengalami kenaikan moderat dari Rp16.389 menjadi Rp16.619 per liter. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menilai penguatan ekosistem menjadi keharusan, terlepas dari kebutuhan nasional yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh produksi dalam negeri.

“Tema ini relevan saat kebutuhan konsumsi susu meningkat tajam. Kami ingin menjamin langkah strategis dan terpadu, tidak hanya fokus pada produksi peternak, tetapi juga mencakup perbaikan rantai pasok secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan impor terhadap beberapa komoditas pangan, termasuk susu. “Kita sedang berjuang untuk menerapkan larangan dan pembatasan, karena ini tidak hanya terjadi pada gula. Ini terjadi pada susu dan juga kedelai,” kata Amran dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurut Amran, kondisi ini terkait dengan kebijakan masa lalu yang berdampak pada sektor pertanian nasional. “Kami merasa kebijakan IMF membuat kita menerima saran mentah-mentah, sehingga pertanian menjadi berantakan. Kini, kita sedang mencoba memperbaikinya secara bertahap,” jelasnya.

Adapun data dari periode 1996-2023 menunjukkan stagnasi produksi nasional, sementara kebutuhan susu terus naik tajam. Akibatnya, persentase impor susu meningkat hingga mencapai 81% dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan ekosistem dari hulu hingga hilir untuk mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.