Rajiv Dorong Kemenhut Perkuat Koordinasi Cegah Karhutla Sejak Dini

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyarankan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menjelang musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada tahun 2026. Menurutnya, langkah kesiapsiagaan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang telah rutin digelar harus diimbangi dengan tindakan nyata di lapangan, bukan hanya sekadar upacara. “Koordinasi dengan daerah rawan harus terus ditingkatkan. Apel dan jambore saat ini perlu ditingkatkan dengan persiapan yang lebih konkret,” jelas Rajiv dalam keterangan di Jakarta, Selasa (31/3).

Potensi Karhutla di Riau

Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan peningkatan titik panas atau hotspot. Dalam beberapa minggu terakhir, tercatat 302 titik panas di Riau, yang menyumbang sekitar 52% dari total titik panas di Pulau Sumatra sepanjang periode 1 Januari hingga 25 Maret 2026. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut mencapai 2.713,26 hektare.

Menurut Rajiv, munculnya titik panas di Riau harus menjadi peringatan awal bagi pemerintah. “Ini merupakan tanda bahwa kita akan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, lebih kering, dan lebih cepat. Data BMKG harus jadi alarm serius,” tegasnya. BMKG sebelumnya memperkirakan musim kemarau 2026 akan dimulai perlahan dari bulan April hingga Juni, dengan kondisi lebih kering di sejumlah wilayah seperti Sumatra tengah dan selatan, Kalimantan, serta bagian Sulawesi.

Kerja Sama Regional dan Pendekatan Kombinasi

Rajiv menekankan bahwa karhutla bukan hanya isu lokal, tetapi juga regional. Ia menyatakan bahwa dampak asap dari kebakaran hutan bisa menyebar ke berbagai daerah bahkan hingga negara tetangga. Karena itu, para pemangku kepentingan perlu memiliki komitmen bersama untuk mencegahnya.

“Pemerintah harus memperkuat kerja sama regional dalam mengantisipasi dan menangani karhutla, termasuk berbagi teknologi dan informasi terkait mitos serta cara mencegahnya,” ujar Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II.

Dalam hal pencegahan, Rajiv menyoroti pentingnya optimalisasi deteksi dini hotspot, peningkatan patroli terpadu di area rawan, serta siapnya sarana pemadaman sejak awal musim kemarau. “Jika titik api bisa diketahui lebih dini, penanganannya akan lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan tidak sebesar saat api sudah meluas,” katanya.

Di samping faktor cuaca, Rajiv mengungkapkan bahwa aktivitas pembukaan lahan dengan metode pembakaran masih menjadi penyebab utama karhutla. Ia menambahkan bahwa jumlah hotspot cenderung meningkat signifikan setiap tahun saat musim kemarau tiba, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla memerlukan pendekatan dua arah: edukasi masyarakat dan penegakan hukum. “Masyarakat harus diberi pemahaman dan solusi alternatif yang lebih aman. Pendekatan persuasif perlu diimbangi dengan tindakan hukum yang tegas,” tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa pelaku karhutla sengaja harus diberi sanksi serius agar kasus tersebut tidak terus berulang setiap tahun.