Menteri Dody Tegaskan Tidak Mengetahui Perkara Penggeledahan Kementerian PU

Jakarta, Jumat – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui latar belakang penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di lingkungan kementeriannya. Ia bahkan mengucapkan sumpah untuk menegaskan ketidaktahuannya terkait kasus tersebut, saat menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Jakarta.

“Tidak, tidak ada (diskusi dengan mantan menteri). Emang ini (perkara penggeledahan APBN) tentang 2023-2024? Saya tidak tahu, sumpah demi Allah dan Nabi Muhammad, saya benar-benar tidak mengetahui,” ujarnya.

Dody menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan rapat internal karena perkara tersebut sudah berada di ranah hukum, sehingga kementeriannya tidak lagi berwenang untuk terlibat dalam penyelidikan. “Ngapain diskusi lagi kalau barang sudah diserahkan ke tempat lain? Bukan ranah kami lagi,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Dody mengkhawatirkan langkah aktif instansinya bisa dianggap sebagai penghalang proses hukum. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar investigasi berjalan transparan dan akuntabel. “Kalau nanti saya melakukan sesuatu, mungkin dianggap obstruction of justice. Tapi, semua sudah terjadi,” katanya.

Menurut Dody, ruangan kerjanya dan ruang kerja Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjadi bagian dari penggeledahan oleh petugas Kejati DKI Jakarta. “Ya, ruangan saya dan Wamen PU digeledah. Saya memberikan izin penyidik untuk masuk ke seluruh area kementerian,” jelasnya.

Sebelumnya, penyidik sempat berhati-hati memasuki ruang menteri karena Dody memiliki status sebagai pembantu presiden. Ia mengatakan perlu meminta izin khusus kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum memberikan akses penuh. “Saya melaporkan langsung ke Presiden Prabowo soal rencana ini,” tambahnya.

Penggeledahan juga mencakup Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA), termasuk bangunan utama kementerian. Dari tindakan tersebut, penyidik menyita 16 item, terutama dokumen. Jumlah dokumen terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.