Prabowo Perintahkan Kapolri hingga Purbaya Cegah Penyelundupan

Di Kejagung, pada Jumat (10/4), Prabowo Subianto membagikan uang sejumlah Rp11,1 juta hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa masih banyak tugas besar yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah masalah kebocoran keuangan negara yang disebabkan oleh praktik penyelundupan. Oleh karena itu, Prabowo memberikan instruksi khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengatasi penyelundupan.

Penggunaan Wewenang untuk Menegakkan Hukum

Prabowo menekankan bahwa lembaga-lembaga yang dipegang oleh para pejabat tersebut memiliki tugas spesifik untuk menghentikan penyelundupan. Ia meminta mereka memanfaatkan segala kewenangan yang dimiliki untuk menjalankan tugas itu. “Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Keuangan harus memanfaatkan wewenang masing-masing untuk menegakkan hukum,” jelasnya.

“Hukum adalah instrumen penting yang harus digunakan untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan tersebut, rakyat kita tidak mungkin hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa hambatan seperti kebocoran anggaran dan penyelundupan masih terjadi, menurutnya. “Perjalanan menyejahterakan rakyat masih jauh, kebocoran dan penyelundupan tetap menjadi masalah yang perlu diatasi,” tambahnya.

Dalam pembicaraan tersebut, ia menyatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat pengawasan kekayaan nasional menjadi prioritas. Kekayaan bangsa, menurut Prabowo, adalah fondasi yang memastikan kesejahteraan masyarakat. “Kita harus memastikan hukum diterapkan secara konsisten agar kekayaan negara tidak terbuang,” tegasnya.