Hukum Kemarin: Penyelamatan Uang Negara dan Peristiwa Terkait

Jakarta – Beberapa kasus hukum terjadi pada hari sebelumnya, yang menarik perhatian publik. Dua kejadian utama melibatkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, serta Presiden Prabowo Subianto. Berikut rangkuman peristiwa terkini yang dianggap penting:

Kasus Ekstorsinya Sahroni

Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa dirinya pernah diberi tekanan oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak tersebut meminta bantuan finansial senilai Rp300 juta, dengan alasan untuk mendukung pimpinan KPK. Menurut Sahroni, utusan tersebut merupakan perempuan yang menemuinya di kompleks parlemen. Setelah memeriksa langsung ke KPK, ia menyatakan bahwa lembaga antikorupsi itu tidak mengakui keberadaan utusan tersebut.

“Saya langsung cek ke KPK dan KPK menyangkal ada utusan tersebut,”

Penjelasan ini diberikan saat Sahroni diwawancarai di Jakarta, Jumat.

Usulan Wapres dan Peran Mahkamah Agung

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintah akan membahas usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Mahkamah Agung (MA). Usulan ini terkait dengan pembentukan hakim ad hoc untuk menangani kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis KontraS.

“Kami, pemerintah, tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden,”

Yusril menjawab pertanyaan media saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Pengelolaan Royalti Musik: Permintaan Standardisasi Global

Di Bali, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya penataan tata kelola royalti musik dan lagu secara global. Ia menyebutkan bahwa organisasi internasional seperti WIPO, CISAC, dan IFPI perlu menyusun aturan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Indonesia, menurut Supratman, hanya akan menjadi pengawas, bukan langsung terlibat dalam pengelolaan royalti tersebut.

Penyelidikan KPK atas Pengusaha Rokok

Badan Penyelidikan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Khairul Umam, yang dikenal sebagai Haji Her, terkait proses pengurusan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemeriksaan ini dilakukan pada 9 April 2026, dan fokusnya adalah mekanisme pengumpulan serta distribusi royalti.

“Bagaimana mekanisme di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan prosedur baku yang ada di Ditjen Bea dan Cukai dalam pengurusan cukai tersebut, atau seperti apa?”

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa investigasi terhadap Haji Her belum berakhir.

Penyerahan Dana Negara Rp11,4 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan hasil penertiban kawasan hutan, termasuk denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp11.420.104.815.858. Dana tersebut ditampilkan dalam bentuk tumpukan besar di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

“Di hadapan Presiden Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan secara simbolis nominal tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,”

Acara ini dipantau melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.