Main Agenda: Kemenhaj RI Kaji Usulan War Tiket Atasi Antrean Haji

Kemenhaj RI Kaji Usulan War Tiket Atasi Antrean Haji

Kementerian Haji dan Umrah Indonesia (Kemenhaj) sedang mempertimbangkan proposal “War Tiket” sebagai upaya mengurangi masalah antrian haji yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Skema ini dirancang agar jemaah bisa langsung mendaftar dan berangkat dalam tahun yang sama jika memenuhi persyaratan keuangan serta kesehatan. Pemerintah akan mengumumkan biaya haji tahunan dan membuka pendaftaran pada tanggal tertentu, sehingga tidak ada penundaan berbulan-bulan.

Dalam rapat kerja nasional tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2025 M di Asrama Haji Grand El Hajj, Tangerang, Irfan menyatakan bahwa “War Tiket” menjadi salah satu ide yang diusulkan untuk mempercepat proses. Ia menekankan bahwa wacana ini perlu dipertimbangkan, meski bukan keputusan yang mudah. “Apakah perlu kita berpikir ulang soal sistem seperti ini? Sebagai konsep diskusi, tentu layak dipertimbangkan,” ujarnya, Rabu (8/4).

“Semacam war tiket. Apakah perlu antrean yang terlalu lama? Apakah tidak perlu diulas kembali cara kerja sebelum era Badan Pengelola Keuangan Haji?”

Prabowo Subianto, Presiden RI, menyambut positif usulan tersebut sebagai bagian dari visinya mengubah penyelenggaraan haji di Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi waktu tunggu jemaah haji, yang selama ini menjadi tantangan utama bagi masyarakat Muslim. Upaya ini tampaknya efektif, karena antrian haji yang sempat mencapai 48 tahun di sejumlah daerah kini mulai berkurang. “Sekarang laporan menunjukkan antrean paling lama 26 tahun, dan saya akan terus berjuang agar lebih singkat lagi,” katanya dalam rapat kerja kabinet pada hari yang sama.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah, menjelaskan bahwa Kemenhaj saat ini menerapkan formula baru untuk menyamakan durasi antrean di seluruh Indonesia. Perubahan ini dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, demi menghindari ketimpangan antarprovinsi. “Tujuannya agar semua daerah memiliki masa tunggu yang sama. Sekarang ada yang 48 tahun, ada yang 19 tahun. Kita ingin semua menjadi seragam,” tuturnya pada September tahun lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *