KPK Periksa Bupati Tulungagung di Jakarta Setelah OTT

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Bupati tiba di lokasi sekitar pukul 06.50 WIB, di mana ia langsung dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

“Bupati tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Di sisi lain, para tersangka lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung. Budi Prasetyo menjelaskan, KPK akan memperbarui informasi perkembangan terkini secara berkala.

“Kami akan update terus perkembangannya secara berkala,” ujarnya.

Waktu Pemeriksaan dan Status Tersangka

KPK memiliki tenggat waktu 24 jam untuk menentukan status para tersangka yang ditangkap dalam OTT tersebut, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diketahui, pada Jumat (10/4) KPK menangkap 16 orang dalam operasi tangkap tangan di Tulungagung, Jawa Timur. Salah satunya adalah Bupati Tulungagung, sehingga ini menjadi OTT kesepuluh dalam tahun 2026.

Daftar OTT dalam Tahun 2026

Sebelumnya, KPK telah melakukan beberapa operasi tangkap tangan sepanjang tahun 2026. OTT pertama dilakukan pada periode 9-10 Januari 2026, dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pada 19 Januari 2026, OTT kedua dilakukan dengan menangkap Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kasus ini, Maidi dianggap terlibat dalam korupsi berupa pemerasan melalui imbalan proyek dan dana CSR, serta penerimaan gratifikasi.

Di bulan yang sama, KPK melakukan OTT ketiga pada 19 Januari 2026, menangkap Bupati Pati Sudewo. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Pemkab Pati. OTT keempat terjadi pada 4 Februari 2026, terkait proses restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selang beberapa hari, KPK mengungkapkan OTT kelima, yang menargetkan importasi barang KW atau tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal, yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

OTT keenam diungkapkan pada 5 Februari 2026, terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya (anak perusahaan Kemenkeu) ditetapkan sebagai tersangka. OTT ketujuh dilakukan pada 3 Maret 2026, saat bulan Ramadhan, dengan menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Ia menjadi tersangka tunggal terkait pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

Di bulan Ramadhan, KPK juga mengumumkan OTT kedelapan pada 10 Maret 2026, menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Ia terlibat dalam dugaan suap proyek di lingkungan