Main Agenda: Beijing soroti perubahan penilaian Jepang terhadap China
Beijing soroti perubahan penilaian Jepang terhadap China
Dalam wawancara di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyatakan bahwa perubahan dalam penilaian Jepang terhadap hubungan bilateral menjadi sorotan. Pernyataan tersebut terkait dengan pengaruh ucapan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai isu Taiwan. “Akar penyebab situasi saat ini dalam hubungan Tiongkok-Jepang adalah pernyataan keliru Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan,” ujarnya, Jumat (10/4).
Akar penyebab situasi saat ini dalam hubungan China-Jepang adalah pernyataan keliru Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan
Pada Buku Biru Diplomatik 2026, Jepang mengubah narasi hubungan dengan Tiongkok. Sebelumnya, hubungan tersebut dinyatakan sebagai “salah satu hubungan bilateral terpenting,” namun kini diubah menjadi “negara tetangga yang penting.” Laporan ini dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi selama pertemuan kabinet.
Dokumen tersebut menyalahkan Tiongkok atas peningkatan kritik sepihak dan tindakan paksa. Disebutkan pula insiden penguncian radar oleh jet tempur Tiongkok terhadap pesawat Jepang, serta pembatasan ekspor bahan yang bisa digunakan untuk keperluan ganda. Jepang juga menekankan peran penting komunitas internasional dalam mendukung posisinya.
Meski demikian, Jepang tetap berupaya menjaga hubungan strategis dan dialog dengan Tiongkok. Ketegangan memuncak setelah pernyataan Takaichi pada 7 November 2025 yang dianggap sebagai indikasi kemungkinan dukungan militer Jepang terhadap Taiwan. Sebagai respons, Tiongkok mengambil langkah-langkah seperti pembatasan impor produk laut dan penghentian pertemuan pejabat tinggi.
Sebagai ancaman, Tiongkok juga memperingatkan akan merespons tegas jika Jepang terlibat langsung dalam konflik Taiwan. Insiden terkini terjadi pada 6 Desember 2025, saat dua jet tempur Tiongkok dilaporkan mengunci radar pesawat Jepang di dekat Okinawa. Peristiwa tersebut memicu protes dari pemerintah Jepang.