Tak Patuh PP Tunas, Google Tolak Blokir Akun Anak Secara Menyeluruh

Perlawanan Google terhadap Regulasi Pemblokiran

Raksasa teknologi Google menolak kebijakan pemblokiran akun anak di bawah 16 tahun secara penuh, sesuai aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tunas. Hal ini menjadi fokus perdebatan antara perusahaan dan pemerintah Indonesia. Meski PP Tunas memerlukan platform seperti YouTube untuk memblokir akun anak, Google mempertahankan pendirian mereka dengan alasan bahwa pendekatan ini bisa mengurangi akses ke fitur perlindungan yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun.

Alasan Pendekatan Berbasis Risiko

Dalam pernyataan resmi, Google menegaskan dukungan terhadap tujuan PP Tunas, terutama mekanisme penilaian mandiri berbasis risiko. Perusahaan berargumen bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam memastikan perlindungan digital bagi anak tanpa membatasi akses ke layanan yang bermanfaat. Mereka menilai kebijakan pemblokiran menyeluruh berpotensi menghilangkan keuntungan seperti akun yang diawasi orang tua, pengaturan waktu layar, serta fitur kesejahteraan digital yang berguna untuk belajar dan berkembang.

Peran YouTube dalam Pendidikan

YouTube, sebagai bagian dari ekosistem Google, menyoroti perannya dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia. Platform ini menjadi sumber belajar bagi siswa, baik di kelas maupun di rumah, terutama di daerah terpencil. Google menyatakan bahwa penghapusan akun pengguna di bawah 16 tahun secara menyeluruh dapat menciptakan kesenjangan pengetahuan dan menghambat hak belajar yang sama bagi semua kalangan. “Kebijakan ini justru berisiko mengurangi kesetaraan akses pendidikan,” tulis Google dalam blog resmi mereka, Jumat (27/3).

Perusahaan Berinvestasi pada Perlindungan Digital

Google Indonesia menjelaskan bahwa mereka telah berkomitmen selama lebih dari satu dekade dalam merancang teknologi untuk melindungi pengguna muda. Inisiatif seperti pelatihan guru, panduan kesehatan digital, dan program komunitas untuk meningkatkan ketahanan digital menjadi bukti kepedulian perusahaan terhadap keamanan anak di ruang digital. Dengan pendekatan ini, Google berharap standar keamanan tetap terjaga tanpa mengorbankan kebebasan akses informasi.

Kritik Pemerintah terhadap Kepatuhan Google

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid menyebutkan bahwa pemerintah telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Google karena dianggap belum mematuhi aturan pembatasan media sosial untuk anak. “Kedua entitas, Meta dan Google, dinilai melanggar Permen nomor 9 tahun 2026,” kata Meutya dalam keterangan resmi, Senin (30/3). Kebijakan PP Tunas diharapkan dapat memastikan anak-anak tidak terpapar konten berbahaya, tetapi Google menilai bahwa pendekatan yang lebih fleksibel akan lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

“Kami selaras dengan tujuan Pemerintah Indonesia dalam PP Tunas, dan mengapresiasi pendekatan penilaian mandiri berbasis risiko yang diusungnya,” tulis Google Indonesia di blog resmi mereka, Jumat (27/3).

Dalam konteks ekonomi digital, Google mengingatkan bahwa pembatasan ketat berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem kreator edukasi (edukreator) yang menjadi bagian penting dari PDB. Perusahaan juga mengajak pemerintah untuk terus melibatkan pelaku industri dalam menyusun kebijakan yang transparan dan sesuai konteks, guna memastikan keberlanjutan pendekatan perlindungan yang optimal.