Nusron Ajak Pengurus Organisasi Islam se-NTB Kebut Sertipikasi Tanah Wakaf

Pertemuan di UNU NTB

Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional, melakukan pertemuan dengan para perwakilan organisasi keagamaan di Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, pada Jumat (10/4). Dalam pertemuan tersebut, Nusron mengajak para pengurus organisasi untuk bersama-sama mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf.

“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujar Nusron dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Langkah Penting untuk Perlindungan Aset Keagamaan

Nusron menekankan bahwa sertipikasi tanah wakaf merupakan tindakan krusial untuk menjaga hak atas aset keagamaan. Menurutnya, tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat berpotensi menyebabkan permasalahan, terutama saat nilai ekonomi tanah meningkat.

“Khawatir akan timbul konflik. Ketika nilainya masih rendah mungkin tidak ada masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di kawasan strategis seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena ada nilai ekonomi yang besar,” jelas Nusron.

Target Penyelesaian dalam Satu Tahun

Berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN, jumlah total tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Dari total tersebut, baru 7.063 bidang atau 50,2% yang telah terbit sertifikatnya. Rinciannya, terdapat 5.468 bidang masjid (2.923 bersertifikat), 5.045 bidang musala (2.184 bersertifikat), 756 bidang makam (299 bersertifikat), 698 bidang pesantren (302 bersertifikat), 1.004 bidang sekolah (360 bersertifikat), dan 1.098 bidang fasilitas sosial lainnya (995 bersertifikat).

Nusron menargetkan seluruh sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat selesai dalam jangka waktu satu tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membangun tim khusus serta memperkuat kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dan program KKN tematik dengan lembaga pendidikan Islam di NTB.

“Buat MoU sama UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah untuk KKN Tematik, mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres,” tutup Nusron.

Para Peserta Pertemuan

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Badrun; Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah; serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley.