KPK Tangkap Bupati Tulungagung, 12 Pejabat Dibawa ke Surabaya untuk Pemeriksaan Lanjutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah tegas dengan menahan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan membawa 12 pejabat lainnya ke Surabaya. Ini mengawali fase baru dalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat pemerintahan daerah tersebut.

Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pada Jumat (10/4), memicu serangkaian pemeriksaan intensif. Rombongan pejabat diangkut dari Mapolres Tulungagung menggunakan bus Harapan Jaya, dengan pengawalan ketat dari polisi untuk memastikan keamanan. Proses ini berlangsung sejak Jumat sore, sekitar 12 jam, mengumpulkan informasi awal.

Pemeriksaan lanjutan melibatkan sejumlah pejabat utama, seperti kepala bagian, OPD, ajudan, serta anggota DPRD Tulungagung. Tidak semua pejabat yang diperiksa awal ikut dibawa ke Surabaya; sebagian telah dipulangkan setelah pemeriksaan dianggap cukup. Penyelidikan KPK terus berjalan, mencakup penelusuran di Kantor Dinas PUPR Tulungagung, yang mengarah pada proyek infrastruktur dan pengadaan barang.

Proses Penyidikan Masih Berlangsung

KPK belum merilis detail lengkap kasus, termasuk konstruksi perkara dan nama tersangka resmi. Hal ini wajar mengingat investigasi masih rahasia dan berlangsung secara intens. Masyarakat dan media menunggu penjelasan lebih lanjut, terutama tentang motif serta modus operandi korupsi.

“Penyidik mengamankan duit sejumlah miliaran rupiah,” kata Budi. Namun, detailnya akan diungkapkan dalam jumpa pers sore hari ini.

Gatut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Sabtu (11/4/2026). Selain itu, KPK juga melanjutkan penyelidikan di Jawa Timur, termasuk OTT ke-10 tahun ini yang menangkap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong atas dugaan suap proyek. Sebanyak 9 orang saat ini diperiksa di ruangan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

Transparansi akan menjadi fokus utama setelah semua bukti dikumpulkan dan proses hukum rampung. KPK terus menelusuri jaringan korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait, menunjukkan cakupan investigasi yang luas di berbagai lini pemerintahan daerah.