Kena OTT, Bupati Tulungagung Tiba di Gedung KPK untuk Diperiksa

Pada hari Sabtu (11/4/2026), Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Jumat (10/4) malam. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Gatut diperiksa secara intensif di sana sejak pukul 06.50 WIB.

Operasi Tangkap Tangan di Tulungagung

KPK melakukan operasi penangkapan tangan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 16 orang berhasil ditangkap oleh tim penyidik. Budi membenarkan bahwa salah satu dari mereka adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

“Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pkl. 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar Budi dalam keterangannya.

Di samping Gatut, beberapa pihak lain yang terlibat dalam operasi senyap tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung. KPK juga sedang menyelidiki peran konsultan pajak dalam kasus dugaan korupsi restitusi di KPP Madya Banjarmasin, serta mengungkap modus operandi yang melibatkan wajib pajak dan kantor pajak.

Kasus Lain yang Dibuka KPK

KPK kembali menangkap Bupati Ardito Wijaya dalam dugaan suap pengesahan RAPBD pada Rabu (10/12/2025), bersamaan dengan menangkap DPRD Lampung Tengah. Selain itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, yang sebelumnya nonaktif, tengah diperiksa di Pengadilan Tipikor Surabaya atas dugaan korupsi suap dan gratifikasi.

Bupati Pati Sudewo juga menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK setelah ditangkap dalam OTT pada Senin 19 Januari 2026. Ia dibawa ke Jakarta Selatan setelah melakukan pemeriksaan selama 24 jam di Polres Kudus. Budi menyatakan bahwa Sudewo saat ini masih diperiksa di Mapolres Kudus, bukan di Jakarta.

Upaya KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Selama masa WFH nasional yang diberlakukan setiap Jumat, KPK tetap menjamin layanan langsung kepada publik dan terus melanjutkan pemeriksaan saksi. Pada 6–9 April 2026, tim KPK melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi, mengamankan dokumen serta bukti elektronik krusial.

Di sisi lain, KPK telah menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp3,88 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Aset tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek strategis nasional, termasuk pembangunan jalan tol. Dugaan korupsi yang melibatkan Fadia Arafiq, mantan Bupati Pekalongan, juga sedang ditelusuri terkait intervensi dalam pengadaan barang dan jasa.