Kemarin, Penambahan Layer Baru Cukai Rokok hingga ASN Kemen PU Tak WFH

Jakarta – Isu terkait pengenalan lapisan tarif baru pada cukai hasil tembakau (CHT) dan keputusan tidak menerapkan Work From Home (WFH) bagi pegawai negeri sipil (ASN) di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sorotan dalam pemberitaan ekonomi kemarin (10/4). Berikut rangkuman berita utama:

Menperin Dorong Ekspor Baja ke Timur Tengah dan Negara Berkembang

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong perluasan pasar ekspor baja Indonesia dengan menargetkan kawasan Timur Tengah dan negara-negara industri berkembang. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada satu pasar utama, khususnya China, serta meningkatkan ketahanan sektor manufaktur nasional.

Pemerintah Percepat Pemulihan UMKM Terdampak Bencana

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya mempercepat pemulihan usaha kecil yang terkena dampak bencana di Sumatera. Upaya ini dilakukan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan mendorong permintaan bahan baku dari UMKM.

Wamentan Optimis Ekspor Pupuk 1,5 Juta Ton Saat Hormuz Ditutup

Wamen Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia siap memanfaatkan kesempatan pasar global akibat gangguan distribusi di Selat Hormuz. Ia menargetkan ekspor pupuk mencapai 1,5 juta ton dalam setahun ini.

Kebijakan WFH Tidak Diterapkan untuk ASN Kemen PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kebijakan kerja jarak jauh (WFH) tidak diberlakukan di lingkungan Kementerian PU. Alasannya, tugas kementerian tersebut membutuhkan kehadiran langsung, terutama dalam penanganan bencana bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD.

Purbaya Targetkan Layer Cukai Rokok Berlaku Mei 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana penambahan lapisan tarif baru pada cukai rokok akan berlaku Mei 2026. “Kami inginnya Mei itu paling telat sudah jalan, supaya pendapatan masuk ke kita dan saya bisa betul-betul larang rokok yang ilegal,” ujarnya.

“Kami inginnya Mei itu paling telat sudah jalan, supaya pendapatan masuk ke kita dan saya bisa betul-betul larang rokok yang ilegal,” kata Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Kementerian PU menjelaskan bahwa tugasnya tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga berperan aktif dalam tim penanggulangan bencana. Hal ini menjelaskan alasan tidak diterapkannya WFH untuk ASN di lingkungan kementerian tersebut.