Special Plan: Menteri Dody pastikan transparansi dan akuntabilitas APBN di PU
Menteri PU Berkomitmen Tingkatkan Transparansi APBN
Dari Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kementerian sebagai upaya mempertahankan kepercayaan publik menghadapi isu penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Menurutnya, sistem pengelolaan anggaran telah berjalan, tetapi terus diperbaiki sesuai perkembangan teknologi dan perangkat lunak terkini.
Pembaruan Sistem untuk Kinerja Lebih Baik
Dody menyatakan bahwa perbaikan terus dilakukan guna memperkuat aspek akuntabilitas dan integritas, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam setiap program pembangunan. “Sistem ini sedang kita perbarui secara berkala, sesuai dengan software terkini di dunia,” ujarnya. Ia menekankan bahwa target utama dari pembaruan ini adalah memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kita berharap setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan dapat memberikan dampak berlipat, hingga puluhan kali, kepada masyarakat yang terdampak langsung,” tuturnya.
Peran Audit Internal dalam Pengawasan
Selain itu, Dody menjelaskan bahwa audit internal di kementerian tetap berlangsung secara rutin dan menyeluruh. Proses ini bertujuan menjadi dasar peningkatan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran dan program pembangunan. Menurutnya, kementerian juga berkomitmen mendukung seluruh proses pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan.
“Kan saya diperintah Pak Presiden untuk bersih-bersih, ya ini salah satu yang sudah kami lakukan. Kira-kira gitu,” kata Dody.
Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Efektif
Dody menambahkan bahwa setiap pengeluaran anggaran negara harus memberikan hasil yang konkret dan bermanfaat secara maksimal. “Dengan ini, kami memastikan tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah pusat.