RI Dukung Langkah Konstruktif, Perangi Standar Ganda di Dewan HAM PBB

Jakarta – Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen untuk mendorong langkah-langkah konstruktif serta mencegah pendekatan yang bersifat selektif dan berstandar ganda dalam penguatan HAM secara global. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, dalam respons terhadap media ANTARA.

Indonesia tetap berupaya menjadi mediator dalam memperkuat kerja sama HAM internasional, baik melalui dialog tak terbatas sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun melalui kebijakan luar negeri yang berkelanjutan. Pemimpin negara ini menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan promotor dalam menciptakan lingkungan HAM yang lebih adil di tingkat global.

“Indonesia secara konsisten menolak politisasi HAM dan pendekatan yang bersifat selektif serta tidak seimbang, termasuk yang mencerminkan standar ganda dalam penerapan HAM,” kata Nabyl saat diwawancara ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut Nabyl, standar ganda yang mengatasnamakan penegakan HAM seringkali muncul dalam berbagai resolusi yang difokuskan pada negara tertentu (country-specific resolution). Ia menambahkan bahwa Indonesia mendorong dialog yang saling menghormati dalam memajukan HAM, sambil menghargai upaya masing-masing negara dalam memperkuat hak asasi manusia.

Dalam upaya memperkuat HAM di kawasan Asia Tenggara, Indonesia aktif menginisiasi dan mendorong dialog HAM ASEAN melalui AICHR, sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan kerja sama lintas wilayah. Selain itu, negara ini juga terus mengembangkan dialog bilateral dengan berbagai negara serta di tingkat kawasan.

Indonesia menjadi presiden Sidang ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026, yang merupakan sidang pertama di bawah kepemimpinan Indonesia sejak pendirian badan tersebut pada 2006. Dalam jabatan ini, negara ini mengusung tema “Presidensi untuk Semua” sebagai bentuk komitmen untuk memastikan dewan HAM mencerminkan keadilan dan dialog konstruktif antar negara.