Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan relawan dan gerakan partisipatif masyarakat untuk mempercepat sertifikasi tanah guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi konflik agraria di tengah masyarakat. "Percepatan sertifikasi tanah membutuhkan dukungan SDM yang kuat. Sehingga melalui kerja sama hari ini, kita ingin memastikan ada tambahan tenaga yang bisa mempercepat proses di lapangan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.

Ia menjelaskan, langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) serta kolaborasi lintas sektor, termasuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dan Universitas KH Abdul Chalim. Sebagai bentuk konkret, Pemprov Jatim bersama BPN menyiapkan sekitar 7.500 relawan percepatan sertifikasi tanah yang dikenal sebagai laskar karomah, berasal dari kalangan santri dan mahasiswa.