Menteri Dody Tegaskan Tidak Ada Rencana Negosiasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran Kementerian PU sebesar Rp12,7 triliun tidak akan dibahas ulang dalam negosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjawab arahan pemerintah, sekaligus menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap penyesuaian kebijakan fiskal tahun 2026.

Penyesuaian Anggaran untuk Mitigasi Kondisi Global

Pemangkasan dana tersebut bertujuan mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menanggulangi dampak kondisi ekonomi internasional. Dody mengatakan keputusan ini didasari surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026, yang dikeluarkan pada 1 April 2026. Dengan efisiensi ini, pagu anggaran Kementerian PU akan berkurang dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal tahun 2026.

Dody optimis bahwa program-program kementerian tetap dapat dijalankan secara efektif, terutama dengan fokus pada infrastruktur yang berbasis masyarakat. Ia yakin bahwa alasan pemerintah dalam melakukan pemangkasan memiliki dasar yang kuat, sehingga negosiasi dianggap tidak diperlukan.

Strategi Pemangkasan dan Prioritas Pembangunan

Kebijakan efisiensi ini mengharuskan jajaran direktur jenderal Kementerian PU mengalihkan strategi pelaksanaan pembangunan. Prioritas akan diberikan pada proyek yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dody menilai sektor ini penting untuk memberikan harapan kepada kelompok masyarakat bawah.

Menteri PU juga mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya dalam menghadapi efisiensi anggaran lebih besar menjadi bekal kuat untuk mengelola program secara fleksibel. Ia menjamin bahwa kementerian siap beradaptasi meskipun ada penyesuaian dana.

Komitmen Transparansi di Tengah Isu Penggeledahan

Dody menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas APBN Kementerian PU, terutama di tengah isu penggeledahan oleh Kejati DKI Jakarta. Ia menyatakan bahwa latar belakang investigasi tersebut tidak diketahui secara pribadi, namun proses hukum akan dibiarkan berjalan sesuai mekanisme.

Menteri HAM Natalius Pigai menambahkan bahwa kegiatan perkantoran di kementerian tetap berjalan normal, sementara Dody mengatakan tim direktur jenderal sudah siap menerapkan strategi fokus pada infrastruktur berbasis masyarakat untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.