Gubernur Papua Barat Bertemu Menteri ESDM untuk Diskusikan Realisasi PI 10 Persen

Manokwari — Pertemuan antara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bhalil Lahadalia dilakukan untuk membahas percepatan realisasi participating interest (PI) sebesar 10 persen, serta alokasi gas daerah yang ditetapkan. Asisten II Sekretaris Daerah Papua Barat, Melkias Werinussa, mengatakan pemerintah provinsi berupaya keras agar dana partisipasi tersebut segera diperoleh dari hasil produksi migas.

“Jumat (10/4) lalu, gubernur sudah menyampaikan langsung ke menteri ESDM, agar dana PI 10 persen dapat terwujud,” ujarnya.

Selain PI 10 persen dan jatah gas 20 juta kaki kubik per hari (mmscfd), pihak gubernur juga menyoroti penentuan lokasi kontrak kerja sama baru bagi perusahaan migas serta wilayah pertambangan rakyat. Pemerintah provinsi telah mengusulkan tiga lokasi di kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama sebagai calon wilayah pertambangan rakyat (WPR), namun still membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat.

“Jatah gas 20 mmscf itu adalah komitmen menteri, sehingga provinsi akan menerima dua kali pengapalan dalam setahun,” tambah Melkias.

Pembahasan lokasi WPR telah dilakukan secara mendalam sebelum dibahas oleh DPR, agar tidak ada hambatan dalam operasional pertambangan rakyat. Menteri ESDM juga menugaskan direktur jenderal untuk berkoordinasi dengan Dinas ESDM Papua Barat sebelum menetapkan WPR.

Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Sammy Djunire Saiba, menjelaskan bahwa partisipasi daerah dalam pengelolaan migas akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

“Regulasi itu mengatur soal ketentuan penawaran participating interest 10 persen dalam wilayah kerja migas,” katanya.

Sementara itu, pemerintah provinsi telah menyiapkan dokumen pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan mengelola dana PI 10 persen dari produksi migas di Kabupaten Teluk Bintuni.