Dikritik Negara Teluk soal Perang Iran, Uni Eropa Ungkit Ukraina

Kritik tajam terhadap negara-negara Teluk dalam isu konflik Iran terus bergema, sementara Kaja Kallas, pemimpin kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), menyoroti ketidaksiapan aliansi global terhadap Ukraina. Dalam wawancara dengan CNN, Jumat (10/4), dia menyatakan bahwa kerja sama internasional harus berlandaskan prinsip “kolaborasi bersama.” “Kami belum menerima dukungan signifikan dari negara-negara Teluk dalam konflik Rusia-Ukraina,” ujar Kallas. “Kerja sama ini tidak bisa hanya berjalan satu arah,” tambahnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah kritik terhadap upaya UE dalam meredakan ketegangan setelah perang antara Amerika Serikat dan Iran, serta penutupan Selat Hormuz. Kallas mengklaim peran mereka tetap penting, meski tidak sempurna. “Jujur saja, bukan kami yang menciptakan situasi ini (perang di Iran),” tegasnya, merespons tuduhan yang disampaikan media Anadolu.

“Kritik terhadap upaya kami tidak adil karena kontribusi dalam sistem pertahanan udara dan langkah keamanan lainnya,” kata Kallas.

Di sisi lain, dia memperingatkan adanya negara-negara yang membantu Iran menghindari sanksi internasional. Menurutnya, tindakan ini bisa memperburuk keamanan global karena musuh Barat terlihat lebih terkoordinasi. Kallas juga mengingatkan bahwa pasukan Eropa telah mengorbankan banyak tenaga di Afghanistan dan Irak atas permintaan AS. “Kritik terhadap usaha mereka tidak benar dan tidak adil,” ujarnya.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE menekankan bahwa NATO tetap merupakan aliansi pertahanan terkuat dunia dan harus dipertahankan. Meski hubungan diplomatik sedang panas, Kallas mengakui ada peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan antara UE dan negara-negara Teluk melalui dialog yang berkelanjutan.

Menariknya, upaya mediasi regional membawa hasil positif. Pakistan, bekerja sama dengan Turki, China, Arab Saudi, dan Mesir, berhasil mewujudkan gencatan senjata dua minggu antara Washington dan Teheran. Pada Sabtu (11/4), kedua pihak dijadwalkan bertemu di Islamabad untuk merundingkan perdamaian permanen setelah 40 hari konflik yang menghambat lalu lintas kapal di Selat Hormuz.