BPKN dukung larangan vape, soroti temuan BNN

Jakarta (Antara) – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan pendukungannya terhadap usulan pembatasan rokok elektronik atau vape di Indonesia, setelah lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap adanya penggunaan vape sebagai sarana konsumsi bahan berbahaya, termasuk narkotika. Ketua BPKN Mufti Mubarok mengemukakan di Jakarta, Sabtu, bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama pemerintah, terutama ketika suatu produk terbukti membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Temuan BNN menjadi sinyal peringatan bagi kita semua. Vape tidak hanya produk alternatif rokok, tetapi telah berkembang menjadi alat yang rentan dimanfaatkan untuk mengonsumsi bahan berbahaya. Hal ini secara langsung mengancam generasi muda, yang menjadi sasaran utama,” ujar Mufti.

Kebutuhan pengawasan yang kurang memadai terhadap vape, baik dari segi komposisi maupun distribusi, dinilai membuka peluang bagi praktik ilegal. BPKN menilai bahwa kelemahan regulasi dapat berdampak besar pada masyarakat, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Lebih lanjut, lembaga tersebut menyoroti peningkatan penggunaan vape di kalangan remaja.

Dengan beragam rasa dan desain kemasan yang menarik, produk ini dianggap secara tidak langsung mengarahkan perhatian pada usia muda sebagai pasar potensial. Mufti menekankan bahwa isu ini bukan hanya terkait kesehatan, tetapi juga perlindungan konsumen serta masa depan bangsa. “Jika tidak segera diambil tindakan tegas, kita bisa menghadapi ancaman krisis kesehatan publik yang lebih luas,” tambahnya.

Langkah Pemerintah dan Kolaborasi Lintas Sektor

BPKN mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret, termasuk mempertimbangkan larangan total atas distribusi vape. Selain itu, diperlukan penguatan aturan, peningkatan pengawasan, dan sosialisasi masif mengenai risiko produk ini. Lebih dari itu, lembaga tersebut meminta sinergi antar kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, aparat hukum, serta BNN, untuk menindak tegas pelanggaran terkait penyalahgunaan vape.

“Negara harus bergerak cepat menghadapi produk yang mengancam masyarakat. Perlindungan konsumen harus diwujudkan melalui kebijakan yang tegas dan berpijak pada kepentingan umum,” katanya. Dengan dukungan berbagai pihak, BPKN mengharapkan langkah pembatasan vape bisa menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kesehatan serta melindungi masyarakat dari risiko yang tinggi.