Wamendagri Apresiasi WFH ASN Bogor, Pengawasan Berbasis Teknologi

Penilaian atas Sistem Teknologi di Pemerintah Kota Bogor

Penggunaan aplikasi e-kinerja oleh Pemerintah Kota Bogor mendapat apresiasi dari Wamendagri, karena memungkinkan kinerja ASN tetap dapat dipantau meskipun mereka bekerja dari rumah. Mekanisme ini dianggap efektif dalam menjaga kehadiran pegawai melalui titik koordinat sesuai domisili, sehingga aktivitas kerja tetap terukur.

“Yang pertama adalah mekanisme pengawasan yang sangat baik karena sudah ada aplikasi e-kinerja yang sudah ada di Pemerintah Kota Bogor,” ujar Bima, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Pengawasan Hierarkis dan Partisipasi Masyarakat

Pengawasan dilakukan secara bertingkat, mulai dari atasan langsung hingga kementerian. Sistem ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam memantau kinerja ASN. Selain itu, kebijakan WFH dinilai mampu mengurangi pengeluaran anggaran secara signifikan.

Berdasarkan estimasi sementara, Pemerintah Kota Bogor memperkirakan penghematan mencapai sekitar Rp 900 juta per bulan. Namun, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan produktivitas ASN tetap optimal.

Produktivitas Tetap Terjaga Meski WFH

Bima menegaskan bahwa kebijakan kerja dari rumah tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Unit layanan di kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung, menjaga keberlanjutan tugas pemerintahan.

“Kami meyakini bahwa pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap berjalan,” tegas Bima.

Upaya Memperkuat Akuntabilitas dengan Teknologi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan WFH dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. Hal ini bertujuan menjaga fleksibilitas kerja sekaligus meningkatkan kinerja dan transparansi.

“Bagi yang WFH, taati peraturan. Bagi yang WFO, efisiensi dengan transportasi publik atau gowes,” ujar Bima.