Kecamatan Tenjo dan Cigombong Bogor Belum Terapkan WFH Jumat Kemarin

Pada Jumat lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengadakan kebijakan kerja dari rumah (WFH) untuk pegawai negeri sipil (PNS). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengurangi penggunaan energi secara lebih efektif.

Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa pelaksanaan pertama kebijakan WFH berjalan lancar. Sebanyak 2.130 PNS atau sekitar 10 persen total pegawai mengikuti kebijakan tersebut.

Menurut Ajat, kebijakan WFH tidak diterapkan sepenuhnya. Beberapa unit kerja masih tetap beroperasi di kantor dengan persentase 100 persen, terutama yang terkait langsung dengan layanan publik.

Dua kecamatan, Tenjo dan Cigombong, tidak mengikuti WFH. Selain itu, instansi esensial seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, serta Satpol PP tetap berjalan penuh.

Sebelum pelaksanaan WFH, Ajat menyebutkan bahwa seluruh perangkat daerah telah diberi instruksi menyusun rencana kerja harian. Hal ini bertujuan untuk memastikan produktivitas tetap terjaga meskipun kerja dilakukan di rumah.

“Setiap pegawai sudah menyampaikan rencana kerja dari pagi hingga sore. Saya memantau langsung, aktivitas pemerintahan tidak terhenti. Bahkan ketika dibutuhkan, ASN tetap siap hadir,” ujarnya.

Evaluasi kebijakan WFH akan dilakukan secara berkala. Fokus utamanya adalah menilai efektivitas penghematan energi, termasuk penggunaan bahan bakar minyak, listrik, dan sumber energi lainnya.

“Harapannya, kebijakan ini menjadi kebiasaan baru dan mendorong budaya hemat energi, tidak hanya di lingkungan kerja tetapi juga di rumah ASN,” pungkasnya.