New Policy: Pemprov NTB Ajak Masyarakat Sudahi Polemik Sekda Definitif, Fokus Pembangunan Daerah

Pemprov NTB Minta Masyarakat Tutup Polemik Sekda Permanen, Fokus pada Kemajuan Daerah

Pemprov NTB meminta seluruh elemen masyarakat untuk menutup polemik seputar penunjukan Sekda permanen yang telah resmi diumumkan, serta bergerak bersama mengarahkan perhatian pada program pembangunan wilayah. Setelah keputusan Presiden mengakhiri perdebatan terkait jabatan ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menyatukan dukungan untuk mendorong kemajuan NTB. Menurut Ahsanul Khalik, juru bicara pemerintah provinsi di Mataram, perbedaan pandangan dalam dinamika demokrasi wajar. Namun, ia menekankan pentingnya mengubah perselisihan menjadi energi positif untuk kepentingan bersama.

Penguatan Birokrasi dan Visi Pemerintahan

Abul Chair, yang secara resmi dilantik sebagai Sekda NTB pada 9 April 2026, dianggap memiliki pengalaman strategis dari jabatan sebelumnya di BPKP Jawa Timur. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menggambarkan peran Sekda sebagai CEO perusahaan, dengan fungsi utama mengendalikan efisiensi dan koordinasi internal birokrasi. Ini diharapkan mendorong percepatan realisasi program pembangunan daerah.

“Sekda merupakan bagian kritis dalam pemerintahan. Dengan struktur birokrasi yang lengkap, NTB dapat menggerakkan peningkatan kesejahteraan bersama,” ujar Ahsanul Khalik.

Inisiatif Kebutuhan Masyarakat

Pemprov NTB juga mengambil langkah untuk memperkuat transparansi pemerintahan dengan membuka ruang dialog terbuka bagi masyarakat. Program Mudik Gratis NTB tahun ini menawarkan fasilitas lengkap bagi 400 pemudik, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah menyelenggarakan Shalat Idul Fitri 1447 H di Halaman Kantor Gubernur, mengulang rencana tahun lalu yang sempat tertunda karena hujan.

Kebijakan Transportasi dan Ketahanan Pangan

Menjelang Lebaran, isu kenaikan tarif bus ramai diperbincangkan. Pemprov NTB membantah bahwa kebijakan ini merupakan inisiatif gubernur, menegaskan bahwa regulasi pusat mengatur tarif tersebut. Sebagai langkah tambahan, pemerintah membentuk Cadangan Jagung NTB untuk meningkatkan ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas penting di tingkat petani.

Dengan adanya Sekda definitif, Pemprov NTB berharap dapat menyelesaikan berbagai proyek pembangunan secara lebih efektif. Masyarakat diminta aktif mengawal progres ini sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kondusif dan mempercepat pencapaian tujuan daerah. Shalahuddin, Bupati Barito Utara, juga turut mengajak seluruh pihak melupakan perbedaan pilkada demi percepatan pembangunan wilayahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *