Pramono Larang Ondel-Ondel Digunakan untuk Ngamen di Jalanan: Itu Ikon Betawi, Kami Akan Memberikan Edukasi

Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa ondel-ondel merupakan bagian dari warisan budaya Betawi yang penting. Ia menjelaskan bahwa seni ini sudah lama menjadi ciri khas Kota Jakarta. Dalam pernyataannya, Pramono menyampaikan keputusan untuk melarang penggunaan ondel-ondel dalam aktivitas ngamen di jalanan. Langkah ini diambil Pemprov DKI Jakarta melalui peraturan yang telah disusun.

Pelaksanaan dan Pendekatan Edukasi

Dalam acara Lebaran Betawi 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu 11 April 2026, Pramono menegaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan identitas Betawi. “Kami telah membuat keputusan untuk melarang ondel-ondel di jalanan,” ujarnya. Menurutnya, ondel-ondel adalah simbol yang menunjukkan kepribadian Betawi dan Jakarta. “Ondel-ondel itu adalah trademark atau ikon tentang Betawi, tentang Jakarta. Bahkan di tahun depan, saat Jakarta merayakan 500 tahun berdirinya kota ini, ondel-ondel akan kami hadirkan lebih meriah,” tambah Pramono.

“Yang pertama, kami akan memberikan edukasi bagi pengamen yang masih menggunakan ondel-ondel. Dan di tempat-tempat seperti itu, saya minta Satpol PP untuk melarang,” kata Pramono.

Pramono menekankan bahwa sanksi belum akan diberlakukan segera. Ia mengharapkan warga lebih memahami makna ondel-ondel sebagai bagian dari warisan budaya. Gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan kepedulian terhadap kondisi sosial dan global, dengan Perayaan Lebaran Betawi 2026 diselenggarakan secara sederhana. Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo, menyoroti pentingnya empati sosial dalam kegiatan tersebut.

Kebijakan Lain dalam Mendorong Perubahan

Menurut Pramono, tata ruang Jakarta sulit diubah dalam waktu singkat. Ia mengatakan pengendalian banjir membutuhkan kesadaran warga. Langkah proaktif seperti pengerukan Kali Jakarta selama musim kemarau panjang diambil sebagai upaya mencegah banjir saat musim hujan tiba.

Di samping itu, Pramono juga memperhatikan kebijakan penertiban lapangan padel. Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya aturan yang lebih realistis dan menuntut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI untuk tidak gegabah dalam penerapannya.

Jakarta berhasil menempati peringkat kedua sebagai kota teraman di ASEAN menurut Global Residence Index 2026. Pencapaian ini terlepas dari peran masyarakat dalam menjaga keamanan. Pramono juga berharap kejadian pemadaman listrik yang sempat mengganggu operasional MRT tidak terulang, mengingat pentingnya energi listrik bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa aturan ini berlaku untuk semua pihak, termasuk partai politik yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah.