Indonesia di Bawah Presiden Prabowo Menuju Negara Prominen dan Surplus Demokrasi

Kenaikan atau penurunan indeks demokrasi tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertanyaan mendasar adalah, apa kebijakan negara yang menyebabkan demokrasi mengalami penurunan?

Pengaruh Kebijakan Sebelum Prabowo

Dikatakan bahwa demokrasi di era Prabowo sedang menurun, padahal beberapa kebijakan yang memengaruhi penurunan ini telah berlangsung sebelum ia memimpin. Misalnya, indeks demokrasi kita turun sejak 2015 karena pengaruh aturan tertentu.

Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian

Salah satu kebijakan yang dikritik adalah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015. Dokumen ini menetapkan definisi ujaran kebencian dan tindak pidana terkait, dengan empat pasal utama. Beberapa menganggap aturan ini bisa digunakan untuk menghambat kebebasan berekspresi.

UU MD3: Kontroversi atas Perlindungan Anggota DPR

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga menjadi sorotan. Pasal-pasal dalam UU ini dituding memberikan perlindungan hukum berlebihan bagi anggota dewan dan memungkinkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang kritis.

Perpu Ormas: Kekuasaan Pemerintah untuk Bubarkan Organisasi

Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengakhiri keberadaan organisasi secara langsung, tanpa melalui proses pengadilan. Alasan yang diberikan adalah menjaga kedaulatan negara dan mengatasi radikalisme.

KPK: Kritik terhadap Kekuatan Regulasi

UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sering dianggap melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut. Beberapa menilai aturan ini tidak cukup efektif dalam memperkuat fungsi KPK.

Pengejaran Aktivis: Tindakan Pejabat Negara terhadap Masyarakat Sipil

Kasus Haris-Fatia, yang melibatkan perdebatan antara pejabat pemerintah dan aktivis, menjadi contoh penindasan terhadap ruang demokrasi. Fenomena ini mencerminkan upaya menahan kritik dari kalangan sipil.

Aturan Rumah Ibadah: Kebijakan Menteri Tiga

SKB 3 Menteri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 menetapkan prosedur pendirian rumah ibadah dan FKUB. Kebijakan ini dikritik karena memiliki syarat administratif yang ketat, serta potensi menghalangi kebebasan beribadah.

Pemilu 2024: Penyimpangan Lama dan Perbaikan

Dalam masa kepemimpinan Prabowo, Pilkada 2024 berlangsung secara transparan. Sebaliknya, pemilu sebelumnya sempat dianggap tidak demokratis. Gerindra, sebagai partai penguasa, juga mengalami kekalahan di berbagai daerah.

Istana Terbuka: Transparansi dan Partisipasi Publik

Selama Prabowo memimpin, istana menjadi lebih terbuka. Dialog Meja Bundar yang digelar menunjukkan upaya menjamin akses publik dan transparansi pemerintahan, berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya.

Kontrol Media: Penyimpangan dan Pemulihan

Dulu, media sering dikontrol secara ketat, seperti saat tayangan ILC Karni Ilyas dimatikan. Kini, kebijakan Prabowo dianggap lebih mendukung kebebasan pers dan informasi.

Dengan fakta-fakta di atas, pendapat Mujani tentang penurunan indeks demokrasi di bawah Prabowo bisa dipatahkan secara ilmiah. Seorang pengamat yang objektif tidak akan terpengaruh oleh emosi atau iri hati.

“Sebagai Menteri HAM, saya menyatakan bahwa selama 1,5 tahun kepemimpinan Prabowo, tidak ada kebijakan atau regulasi yang menciptakan prakondisi untuk menutup ruang demokrasi. Pemerintahan ini justru sedang memperkuat dan memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.” — Natalius Pigai, Menteri HAM RI