Menteri PU Beberkan Penyebab Marah Saat Tinjau Proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk

Selama kunjungan ke lokasi Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (11/4) lalu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan penyebab kemarahannya. Ia menyebutkan kesalahan itu terjadi karena progres pembangunan di Nganjuk dinilai jauh lebih lambat dibandingkan daerah lain seperti Surabaya dan Sampang. Saat melihat langsung, Dody merasa tim teknisnya terlalu banyak memberikan alasan tanpa mengusulkan solusi konkret.

“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk memang sangat tertinggal. Mungkin masih sekitar 15 persen. Yang saya tidak suka adalah ketika saya datang, mereka hanya ngasih excuses kenapa tertinggal, tapi tidak punya rencana untuk mengejar ketertinggalan itu,” kata Dody saat meninjau SR di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4).

Dody juga menyoroti adanya isu mengenai praktik tidak sehat di lingkup kementeriannya. Ia mengkritik sikap anak buahnya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang tampak enggan bersikap tegas terhadap penyedia jasa, sehingga muncul spekulasi tentang aliran dana atau ‘setoran’ yang memengaruhi pengawasan proyek.

“Saya cukup bingung saat itu. Kenapa tim saya justru takut kepada penyedia jasa? Ada rumor di luar. Penyedia jasa memberi sesuatu kepada tim, tapi itu cuma dugaan. Fakta yang saya lihat di lapangan seperti di Nganjuk ini, itu bisa dibuktikan,” ujarnya.

Kemarahan Dody tidak hanya terfokus pada progres yang lambat, tapi juga karena ketidaksinkronan antara target presiden dan kondisi di lapangan. Presiden menginginkan gedung SR selesai digunakan pada awal Juli 2026, namun administrasi kontrak menunjukkan penyelesaian hingga 23 Juli. Ini membuat Dody merasa program prioritas pemerintah seolah diabaikan.

Dody mengakui kekesalannya telah memuncak sejak dua bulan lalu. Saat itu, ia menemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi proyek. “Saya sudah memberi peringatan dua bulan. Tim Prasarana Strategis ini seperti tidak bisa mengikuti perintah presiden,” tambahnya.

“Menteri itu pembantu presiden. ASN juga pembantu presiden. Jangan main-main dengan program yang menyentuh nasib masyarakat prasejahtera. Kalau memang ada ASN yang tidak suka Presiden Prabowo Subianto, keluar saja dari ASN. Jangan buat begini,” katanya.

Menurut Dody, Sekolah Rakyat adalah inisiatif penting Presiden Prabowo untuk mengangkat kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan bahwa program ini harus dijalankan serius, karena mengenai kebutuhan langsung rakyat miskin. “Ini program prioritas, jangan dianggap remeh. Kalau dipermainkan, bisa saja tidak mencapai tujuan,” ujarnya.

Saat ini, Dody berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim DJPS. Ia merasa kepercayaannya pada pengawas di tingkat pusat maupun daerah telah terkikis akibat kejadian ini. “Minggu depan, saya akan bongkar habis urusan Prasarana Strategis. Saya sudah beri warning, tapi mereka masih seperti ini,” pungkasnya.