29 Kapal Yacht di Jakarta Diduga Langgar Pajak Disegel Bea Cukai

Badan Pajak dan Kepabeanan Jakarta melakukan penyegelan terhadap 29 kapal yacht setelah ditemukan indikasi pelanggaran aturan kepabeanan dan kewajiban perpajakan. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari patroli barang bernilai tinggi yang berlangsung di kawasan kota. Dalam rilis resmi, dijelaskan bahwa petugas memeriksa total 112 unit kapal yacht, termasuk 57 yang berbendera asing dan 55 lainnya dengan bendera negara luar.

Penyegelan Berdasarkan Kesalahan Izin

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Agus D.P., menyatakan bahwa 29 kapal yacht yang disegel terkait dugaan kesalahan penggunaan izin masuk. “Pihak yang melakukan pemeriksaan menyegel 29 kapal yacht berbendera asing karena masih berada di Indonesia meski surat izin masuk (VD) sudah habis,” ujar Agus dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (11/4). Menurutnya, pelanggaran mencakup penggunaan kapal untuk keperluan wisata tanpa melaporkan penghasilan dari sewa.

“Terhadap penghasilan yang diperoleh tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya,” tambah Agus.

Dalam proses penyegelan, juga ditemukan adanya kapal yang dijual ke warga negara Indonesia, sehingga kewajiban kepabeanan impor tidak terpenuhi. “Penyegelan hanya terhadap yacht yang tidak memenuhi kewajiban atas barang bernilai tinggi,” jelas Agus. Ia menegaskan bahwa patroli HVG terus berlangsung untuk memastikan keadilan fiskal, termasuk memeriksa kewajiban perpajakan dari komoditas lain.

Langkah untuk Memperkuat Keadilan Fiskal

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara dari barang mewah. “Rakyat bawah, UMKM, hingga pengguna motor untuk pekerjaan tetap konsisten membayar bea dan pajak,” ujarnya. Hendri menyoroti bahwa warga yang membeli barang bernilai tinggi harus lebih memenuhi kewajibannya dibandingkan kelompok lain.

“Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya,” kata Hendri.

Kerugian negara akibat pelanggaran tersebut belum diumumkan karena masih dalam proses perhitungan antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. “Angka kerugian perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab serta nilai barang, sehingga diutamakan prinsip kehati-hatian dalam penilaian,” tambah Agus. Tujuan utama patroli ini, menurutnya, adalah menjaga kekayaan negara dengan memastikan penerimaan pajak optimal.