Ombudsman Kepri Desak Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Batam Terpadu, Korban Jiwa Melonjak

Dalam beberapa bulan terakhir, statistik kecelakaan lalu lintas di Kota Batam menunjukkan peningkatan drastis, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja. Pada kuarter pertama tahun 2026, terdapat 66 insiden kecelakaan yang mencatatkan 13 korban jiwa, angka ini lebih tinggi dibandingkan periode serupa di tahun 2025. Fakta ini memicu Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengusulkan penanganan yang lebih holistik guna meminimalkan risiko dan meningkatkan keamanan jalan.

Penyebab dan Faktor Pendukung

Para pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dianggap perlu terlibat dalam upaya menyelaraskan kebijakan tata ruang serta mengatur operasional kendaraan berat yang sering menjadi penyebab utama kecelakaan. Kasat Lantas Polresta Barelang, Afidhya A. Wibowo, menjelaskan bahwa peningkatan angka kecelakaan berasal dari kombinasi faktor, mulai dari desain jalan hingga perilaku pengemudi.

Kecelakaan tidak cukup ditangani hanya melalui imbauan. Diperlukan langkah lintas sektor yang lebih terintegrasi untuk mengurangi insiden fatal, ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat Siadari.

Beberapa ruas jalan yang lebar di Batam sering mendorong pengendara untuk mengambil kecepatan tinggi, yang menjadi penyebab utama tabrakan. Sementara itu, kurangnya kesadaran pengemudi dalam berkendara juga memperburuk kondisi. Meski polisi terus berupaya melalui patroli dan edukasi, keterbatasan personel dan fasilitas masih menjadi hambatan dalam efektivitas penanggulangan.

Langkah-Langkah Penanganan yang Direkomendasikan

Dalam audiensi bersama aparat keamanan, Ombudsman Kepri menyerukan perbaikan konkret. Beberapa rekomendasi utama meliputi:

• Rekayasa lalu lintas, seperti penutupan U-turn yang berisiko tinggi.
• Peningkatan penerangan jalan di titik rawan untuk meningkatkan visibilitas.
• Perbaikan marka jalan yang sudah menghilang atau tidak jelas.
• Penambahan pos pengamanan dan patroli rutin di area berpotensi bahaya.

Koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan BP Batam diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih teratur. Sinergi antarinstansi juga dianggap penting untuk memastikan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang optimal.