KPK Duga Bupati Tulungagung Atur Pemenang Jasa Kebersihan dan Keamanan, Terjerat Pemerasan

Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pengaturan pemenang proyek oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Penyelidikan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Jawa Timur, khususnya Tulungagung, pada Jumat, 10 April 2026. Dalam OTT tersebut, 18 orang diperiksa, termasuk bupati dan adik kandungnya, Jatmiko Dwijo Saputro, yang juga anggota DPRD setempat.

Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Gatut Sunu sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Proses hukum melibatkan penjelasan dari para tersangka serta bukti-bukti yang dikumpulkan. Di hari yang sama, ajudan Gatut Sunu, Dwi Yoga Ambal, juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait pengadaan jasa kebersihan, keamanan, dan alat kesehatan.

Modus Pemerasan dan Proyek Terkait

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa Gatut Sunu memanfaatkan surat pengunduran diri tanpa tanggal untuk menekan rekanan. “Bupati Tulungagung diduga mengatur rekanan agar menang dalam tender,” terangnya dalam wawancara dengan media. Penyidikan menunjukkan bahwa modus ini tidak hanya terbatas pada satu proyek, tetapi mencakup beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan modus operandi yang diduga digunakan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo. “Ia diduga melakukan pengaturan spesifik terhadap rekanan untuk memastikan tender dipegang oleh pihak tertentu,” jelasnya.

Kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,7 miliar dari dugaan pemerasan Rp5 miliar. Praktik tersebut menunjukkan pengaruh sistematis dalam proses pengadaan, yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat Tulungagung berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih dan transparan, menurut KPK.

KPK menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Penetapan Gatut Sunu sebagai tersangka menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah terus berupaya mengungkap praktik penyimpangan di tingkat daerah. Dugaan pemerasan dan pengaturan proyek ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas.