KPK Terungkap Modus Pemerasan Bupati Tulungagung dengan Ancaman Surat Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kegelisahan para pejabat di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terkait dugaan pemerasan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo. Modus operandi ini melibatkan ancaman surat pengunduran diri dari jabatan dan status ASN, serta penagihan uang rutin. KPK menyebutkan bahwa kecemasan ini terjadi sejak GSW dilantik pada akhir Desember 2025.

Operasi Tangkap Tangan di Tulungagung

Pada 10 April 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, yang mengungkap total 18 orang ditangkap, termasuk Bupati dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Penetapan tersangka terhadap GSW dan YOG berdasarkan dugaan pemerasan serta penerimaan uang dalam periode anggaran 2025-2026. Proses pemeriksaan intensif dimulai pada hari berikutnya, 11 April 2026, ketika mereka dibawa ke Jakarta.

KPK menyoroti cara pemerasan yang dianggap mengerikan, karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Surat ini menjadi alat tekanan, membuat kepala dinas tak berdaya menolak permintaan Bupati.

Keresahan dan Tekanan Finansial

Keresahan para OPD semakin memuncak akibat penagihan uang yang dilakukan YOG hingga 2-3 kali seminggu. KPK mengungkap fakta bahwa beberapa OPD terpaksa meminjam dana untuk memenuhi tuntutan Bupati, memicu kekhawatiran terhadap modus korupsi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dugaan Korupsi dan Pelajaran untuk Kepala Daerah

KPK juga menyoroti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh GSW kepada Forkopimda, yang dinilai tidak belajar dari kasus serupa di Cilacap. Modus ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang berkelanjutan, dengan surat ancaman sebagai strategi utama. Penetapan tersangka menegaskan komitmen KPK dalam memerangi tindak pidana korupsi, serta memberi peringatan untuk pejabat lain.

Modus Pemerasan yang Terungkap

Dugaan korupsi Bupati Tulungagung menggunakan surat pernyataan untuk melepaskan diri dari hukum, dengan target pemerasan Rp5 miliar dari OPD yang terealisasi Rp2,7 miliar. KPK menyatakan bahwa metode ini menciptakan lingkungan kerja penuh ketakutan dan membatasi ruang bagi pejabat untuk menolak kebijakan ilegal.

Kasus ini menjadi bukti bagaimana wewenang yang tidak tepat digunakan bisa menimbulkan tekanan finansial dan psikologis. Dengan menetapkan GSW dan YOG sebagai tersangka, KPK menegaskan bahwa pemerasan melalui ancaman surat adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bisa diinvestigasi secara hukum.