Pengamat: Transformasi transportasi publik kunci kemandirian energi

Jakarta – Dalam upaya mengatasi krisis energi, Djoko Setijowarno, seorang pengamat transportasi, menekankan pentingnya perubahan pola transportasi umum berbasis listrik. Menurutnya, langkah ini menjadi strategi efektif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) serta mendorong kebebasan energi nasional.

Kebijakan Strategis dan Berkelanjutan

Djoko, yang juga anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengatakan bahwa pemerintah perlu mempercepat transisi ke sistem transportasi umum yang menggunakan energi listrik. Ia menegaskan bahwa transformasi ini harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar dampaknya optimal.

“Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik,”

Integrasi Antarmoda dan Efisiensi Energi

Penggantian armada transportasi publik dengan bus listrik secara masif dianjurkan Djoko sebagai cara cepat menurunkan penggunaan BBM. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antarmoda seperti kereta rel listrik (KRL), metro (MRT), light rail transit (LRT), serta layanan pengumpan untuk meningkatkan keterhubungan dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

Reformasi Subsidi dan Alokasi Dana

Djoko menilai reformasi subsidi energi menjadi prioritas. Menurutnya, subsidi BBM hingga saat ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang mengandalkan kendaraan pribadi. Ia menyarankan sistem subsidi yang lebih digital dan berbasis data agar distribusi BBM lebih tepat sasaran.

“Digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar digunakan oleh angkutan umum serta sektor logistik nasional,”

Pengembangan Mikro-Mobilitas dan Jalur Rel

Dalam rangka mendukung perpindahan ke energi listrik, Djoko juga mengusulkan insentif lebih besar bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor. Namun, insentif ini harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memberikan perhatian khusus kepada daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar) yang membutuhkan solusi transportasi efisien.

Di sisi lain, ia menyarankan percepatan pembangunan jalur rel ganda dan reaktivasi jalur lama di Pulau Jawa serta Sumatera. Alasannya, angkutan barang dengan kereta api dianggap lebih efisien dibandingkan truk. Selain itu, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 perlu terus dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional dan stabilitas pangan.

Peluang untuk Keluar dari Krisis Energi

Djoko optimis bahwa dengan integrasi kebijakan yang komprehensif, Indonesia bisa mengatasi krisis energi. Ia menggarisbawahi perluasan pendanaan untuk infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan membentuk fondasi kuat menuju kemandirian energi.