Berantas Aksi Premanisme di Tanah Abang, Satpol PP DKI Kolaborasi dengan TNI-Polri

Penyediaan posko bertujuan memperkuat pengawasan dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban di kawasan Tanah Abang. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bersama TNI dan Polri telah membentuk posko pengawasan terpadu. Upaya ini diambil sebagai respons terhadap maraknya aksi premanisme yang mengemuka di wilayah Jakarta Pusat, terutama setelah mendapat perhatian di media sosial.

Koordinasi dengan Tiga Pilar Utama

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi, mengungkapkan bahwa posko dirikan dengan kerja sama tiga pilar, yaitu kepolisian, TNI, dan Satpol PP. “Ada beberapa upaya seperti mendirikan posko bersama tiga pilar, TNI, Polri, dan Satpol PP,” ujar Satriadi kepada Liputan6.com, Minggu (12/4). Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan teknis dari jajaran di kawasan Tanah Abang untuk menentukan konsep dan lokasi pendirian posko tersebut.

“Kolaborasi antara tiga pilar itu yang paling penting, kepolisian, Satpol PP, TNI, ya Dishub juga termasuk, Lurah, Camat, RT, RW semuanya harus sama-sama,” tambahnya.

Kawasan Tanah Abang: Tantangan Keamanan

Satriadi menekankan bahwa tindakan premanisme di DKI Jakarta memerlukan koordinasi lintas sektor. Karena wilayah Tanah Abang merupakan pusat perdagangan besar dengan aktivitas masyarakat yang intensif, potensi gangguan ketertiban tergolong tinggi. “Tanah Abang memang pusat perdagangan terbesar se-Asia Tenggara, di situ proses niaga, pasti ada risiko kerawanan keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Upaya Pencegahan dan Respons Cepat

Walaupun kondisi keamanan Jakarta secara umum tetap relatif stabil, Satriadi menilai perlu peningkatan antisipasi. “Yang penting respons cepat kita, tapi antisipasi kembali pada kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan,” kata dia. Selain itu, Satpol PP juga mendorong patroli, koordinasi, dan sosialisasi untuk mencegah gangguan yang mungkin terjadi.

Kontribusi Lain dari Wilayah Tangerang dan Madiun

Polres Tangsel meningkatkan pengawasan dengan membangun pos pantau dan memperkuat patroli malam hari guna mencegah tawuran Ramadhan 1447 H/2026 di daerah rawan. Di sisi lain, Polresta Tangerang terus memperketat pengamanan objek vital setelah insiden kerusuhan. Sementara itu, Polres Madiun mengungkap 66 kasus pidana dengan 67 tersangka selama Operasi Pekat Semeru 2026.

Langkah Tegas dalam Menangani Premanisme

Menurut Satriadi, dalam praktiknya, sopir bajaj di Tanah Abang sempat diminta membayar uang setiap kali mengangkut penumpang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memastikan telah meminta Satpol PP DKI Jakarta melakukan tindakan keras terhadap gangguan keamanan. Selain itu, pemerintah Kota Tangerang mengambil tindakan membangun 41 bangunan di bantaran Kali Angke sebagai bagian dari program normalisasi sungai.

Ketegasan Gubernur dalam Menindak Aksi Premanisme

Pramono Anung mengatakan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi premanisme di Jakarta menjadi fokus perhatian. Ia menyoroti masih banyaknya kasus pemalakan terhadap pedagang kecil, seperti yang terjadi di Tanah Abang dan Kebon Sirih. “Ketegasan dalam menindak aksi premanisme adalah langkah penting demi keamanan warga Ibu Kota,” tutur Gubernur DKI tersebut.

Penilaian terhadap Kinerja Satpol PP Papua Barat

Penyelidikan oleh Satpol PP Papua Barat juga menjadi sorotan setelah dua patung burung kasuari di lingkungan kantor gubernur dicuri. Peristiwa ini memicu evaluasi terhadap sistem pengamanan aset daerah. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap tiga pelaku pemalakan pedagang bubur dan warung kopi yang juga terlibat narkoba. Di sisi lain, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pemerasan perusahaan tambang di Kendari.