Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Geram dengan Progres Lambat Proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dihiasi kekesalan Menteri Dody Hanggodo terkait progres yang sangat perlahan pada Proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Hal ini diungkapkan saat ia melakukan inspeksi langsung di Kedung Cowek, Surabaya, pada Minggu, 12 April 2026. Dody menyoroti bahwa progres di Nganjuk hanya mencapai sekitar 15 persen, jauh tertinggal dibandingkan daerah lain yang lebih cepat menyelesaikan tugas serupa.

Menurut Dody, keterlambatan tersebut diperparah oleh tim teknis yang lebih suka memberikan alasan daripada solusi konkret untuk mengejar ketertinggalan. Ia khawatir keadaan ini akan mengganggu implementasi program Sekolah Rakyat, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Dody menegaskan bahwa setiap hambatan dalam proyek ini perlu diperhatikan secara serius.

Kinerja Tim Teknis Dianggap Tidak Optimal

Dody juga menyampaikan dugaan adanya ketidakberesan dalam sikap tim teknis di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS). Ia merasa ada indikasi bahwa tim tersebut kurang tegas, sehingga muncul spekulasi negatif terkait keterlibatan penyedia jasa proyek. “Tim seolah-olah takut kepada penyedia jasa,” ungkap Dody, yang menambahkan bahwa hal ini bisa memicu kesan tidak profesional.

“Sikap tidak serius dalam menjalankan program dapat menghambat pencapaian tujuan nasional,” tegas Dody.

Selain itu, ia mengungkapkan kebingungan terhadap ketimpangan jadwal antara target Presiden dengan tenggat waktu kontrak. Presiden Prabowo Subianto menginginkan fasilitas Sekolah Rakyat siap digunakan pada awal Juli 2026, namun kontrak di Nganjuk akan berakhir pada 23 Juli 2026. Disparitas ini berpotensi menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan jadwal proyek.

Kebingungan dan Evaluasi Menyeluruh

Dody menyatakan bahwa keterlambatan proyek di Nganjuk semakin memicu kecurigaan tentang kinerja tim. “Setiap hambatan dalam pelaksanaan program ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap DJPS diperlukan untuk memastikan pengawasan proyek berjalan optimal, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

Sebagai penegas, Dody mengapresiasi progres yang lebih baik di Surabaya, khususnya proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Perbandingan ini menyoroti perluasan masalah kinerja di Nganjuk, yang memerlukan perbaikan segera. “Jika saya masih muda, emosiku mungkin lebih sulit dikendalikan,” katanya, menunjukkan tingkat kekhawatirannya terhadap situasi saat ini.