Gubernur Pramono Anung Rencanakan Pertemuan Langsung dengan Petugas PPSU

Pramono Anung, gubernur DKI Jakarta, berencana menggelar pertemuan langsung dengan tim PPSU minggu depan. Acara ini bertujuan menggali masukan dari petugas lapangan serta menyampaikan arahan terkait beberapa isu terkini. Salah satu topik utama yang akan dibahas adalah kontroversi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur, yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Kontroversi AI dan Evaluasi Kinerja Petugas

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pramono juga ingin menilai kontribusi positif PPSU dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kota. “Forum ini akan menjadi kesempatan bagi saya untuk berinteraksi langsung dengan mereka,” kata Pramono. Ia menegaskan bahwa komunikasi terbuka dengan seluruh jajaran pemerintahan merupakan prioritas pemerintah provinsi.

“Dialog tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait penggunaan AI di Kalisari,” ujar Pramono.

Kejadian yang memicu perdebatan terjadi setelah seorang warga mengunggah cerita tentang petugas PPSU yang menggunakan teknologi AI untuk menangani laporan parkir liar. Unggahan ini viral dan menarik perhatian publik. Inspektorat DKI Jakarta segera melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap fakta sesungguhnya.

Penanganan dan Rekomendasi Disiplin

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tiga petugas PPSU terlibat langsung dalam penggunaan AI. Mereka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan kontrak. Selain itu, Lurah Kalisari dan dua Kepala Seksi lainnya direkomendasikan untuk diberi hukuman disiplin. Langkah ini bertujuan memastikan proses investigasi tetap objektif.

Pramono menunggu laporan resmi dari Inspektorat DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa PPSU yang diberi sanksi tidak sepenuhnya bersalah, karena kasus ini melibatkan manipulasi teknologi yang memengaruhi kredibilitas layanan.

Konteks Lainnya dan Penekanan pada Pengawasan

Beberapa berita terkini terkait DKI Jakarta juga mendapat perhatian, seperti kasus integrasi CCTV, gangguan MRT, dan persiapan Lebaran Betawi 2026. Pramono menilai kejadian di Kalisari mencerminkan kelemahan pengawasan di tingkat kelurahan. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan, gubernur berharap pertemuan ini mendorong komunikasi dua arah yang efektif antara pimpinan dan petugas. “Ini juga sebagai bentuk apresiasi moral bagi mereka yang bekerja keras,” tambah Pramono. KPK mengapresiasi komitmen Pemprov DKI dalam memperkuat integritas birokrasi.