DPD RI Dorong Inisiatif Sumatra Economic Corridor, Perkuat Gerbang Barat Indonesia

Ketua DPD RI Usulkan Strategi Terpadu untuk Bangun Ekonomi Sumatra

Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI, mengusulkan inisiatif “Sumatra Economic Corridor” sebagai upaya meningkatkan kemampuan Sumatra dalam menjadi sentra perdagangan global dan mengurangi hambatan dalam konektivitas wilayah barat Indonesia. Gagasan ini diajukan pada Minggu (12/4/2026) di Medan, dalam acara Halal Bi Halal Akbar Masyarakat Melayu Indonesia 2026 yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.

Sumatra Dinilai Posisi Strategis sebagai Gerbang Ekonomi Nasional

Ketua DPD RI menekankan pentingnya menganggap Sumatra sebagai satu kesatuan kawasan. Inisiatif ini bertujuan memperkuat koordinasi antar wilayah, mengatasi masalah isolasi ekonomi, serta mendorong pengembangan sektoral yang lebih terpadu. Sumatra, menurut Najamudin, memiliki keuntungan sebagai jalur perdagangan kritis dan penyimpanan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadi pintu masuk strategis ke wilayah Indonesia bagian barat.

Kendala Utama dalam Integrasi Ekonomi Sumatra

Najamudin mengungkapkan bahwa potensi ekonomi Sumatra belum sepenuhnya terkoneksikan secara efektif. Kebijakan daerah yang berjalan secara terpisah menghambat pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Pembangunan yang masih bersifat sektoral, serta keterbatasan infrastruktur, menjadi tantangan utama dalam mencapai keterpaduan wilayah.

Pendekatan Holistik untuk Mewujudkan Ekonomi Terintegrasi

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, DPD RI menawarkan model pembangunan baru yang lebih menyeluruh. Inisiatif “Sumatra Economic Corridor” tidak hanya berupa konsep, tetapi juga kerangka kerja untuk menggabungkan seluruh provinsi di Sumatra dalam satu sistem ekonomi yang saling terhubung. Tujuan utamanya adalah membangun kerja sama nyata antara pemerintah pusat dan daerah.

Peran DPD RI sebagai Poros Koordinasi dan Kebijakan

Ketua DPD RI menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah representasi daerah, tetapi juga sebagai fasilitator integrasi antar provinsi. DPD RI bertugas memastikan arah kebijakan pembangunan wilayah selaras dengan visi nasional. Dengan membangun konsensus bersama, inisiatif ini diharapkan dapat menjadikan Sumatra sebagai sentra ekonomi yang berkelanjutan.

Kemajuan Infrastruktur di Wilayah Lain

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sedang mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi logistik nasional dan daya saing industri, serta menarik investasi. AHY menyatakan bahwa pelabuhan tersebut diperkirakan menjadi pusat logistik strategis yang mampu mendukung ekspor lokal sekaligus mengurangi biaya transportasi.

Strategi Daerah untuk Meningkatkan Konektivitas

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menekankan pentingnya integrasi kawasan industri dengan pelabuhan utama untuk meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing daerah. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengajak Garuda Indonesia meningkatkan koneksi udara, yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerahnya.

Pembukaan Forum Ekonomi Borneo

Kalimantan Barat menjadi tuan rumah pembukaan Dialog Ekonomi Borneo (BIRD) 2025, forum yang berpotensi menjadikan Borneo sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, mendukung pembangunan Bandara Bali Utara sebagai proyek strategis untuk mewujudkan keterpaduan ekonomi daerah.

“DPD RI berperan sebagai poros yang menghubungkan aspirasi daerah dengan kebijakan nasional,” kata Sultan Baktiar Najamudin.

Mereka menegaskan bahwa inisiatif seperti Sumatra Economic Corridor dan proyek pelabuhan di Sulawesi serta Bali merupakan langkah penting untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan yang lebih merata.