DPR Desak Peningkatan Dukungan Petugas Imigrasi Perbatasan di Wilayah Terpencil

Kebutuhan Dukungan untuk Petugas Imigrasi Perbatasan

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur serta tunjangan bagi petugas imigrasi di daerah perbatasan, agar dapat menjaga integritas negara di tengah meningkatnya mobilitas lintas batas. Anggota DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, yang menjadi perwakilan Komisi XIII, menyampaikan desakan ini selama kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat pada Minggu, 12 April. Ia menegaskan bahwa peningkatan dukungan diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan gerakan lintas batas.

Peran Petugas Imigrasi dalam Kedaulatan Nasional

Menurut Sibarani, pengawasan imigrasi yang kuat menjadi aspek vital dalam menjaga kepastian hukum serta kedaulatan Indonesia. Komisi XIII DPR RI, yang fokus pada reformasi regulasi dan hak asasi manusia, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengelola bidang imigrasi. Peningkatan dukungan dianggap penting karena mobilitas masyarakat di perbatasan meningkat, sementara kapasitas pengawasan belum cukup memadai.

“Saya sudah mengusulkan untuk sedang diproses mengenai peningkatan daripada tunjangan dari pegawai imigrasi yang berada di pulau terluar,”

Kalimantan Barat, yang memiliki lebih dari 1.000 kilometer perbatasan darat dengan Malaysia, menjadi contoh nyata tantangan logistik dan operasional. Akses menuju beberapa pos perbatasan membutuhkan perjalanan berjam-jam, seringkali melewati jalan berbatu, medan berlumpur, hutan lebat, atau rute sungai. Sibarani menyoroti bahwa kondisi ini memperbesar risiko kerja dan menyulitkan tugas petugas di lapangan.

Tantangan geografis disertai kesenjangan infrastruktur dasar, seperti keterbatasan listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi, yang terus menghambat operasional petugas. Kondisi ini mengurangi efektivitas pengawasan, sehingga beban kerja mereka tidak seimbang dengan fasilitas yang ada. Oleh karena itu, Sibarani menyerukan langkah-langkah komprehensif, termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas staf, tunjangan kinerja, serta perlindungan risiko kerja.

Komitmen Pemerintah dan Dukungan Politik

Deddy, Wakil Ketua MPR RI, menegaskan peran penting Imigrasi Humanis Berintegritas dalam menjaga kedaulatan serta membangun citra bangsa secara positif. Pemerintah, melalui Mendagri Tito Karnavian, menegaskan komitmen terhadap Pembangunan Perbatasan, dengan memprioritaskan wilayah pinggiran untuk pemerataan ekonomi dan pertahanan negara.

Anggota DPR RI Komisi XIII juga mengapresiasi respons cepat imigrasi dalam menangani warga asing yang bermasalah, namun menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat setelah mereka memasuki wilayah Indonesia. Simak upaya pencegahannya! Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan dukungan kuat terhadap Embarkasi Haji Penuh Gorontalo, seiring dua agenda umat lainnya yang mendorong potensi daerah mayoritas Muslim tersebut.

Anggota DPR RI Jaelani men…