Hulu Sungai Utara Pimpin Realisasi Dana Transfer Daerah di Kalsel Periode Awal 2026

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi pemimpin dalam realisasi Dana Transfer Daerah (TKD) di lingkup KPPN Tanjung hingga akhir Maret 2026. Capaian ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam penyaluran dana desa. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung mencatat bahwa HSU meraih peringkat pertama dalam pemanfaatan dana transfer di wilayah Kalsel. Realisasi TKD yang dicapai HSU mencapai 30,92 persen, lebih unggul dibandingkan Kabupaten Tabalong dan Balangan.

Realisasi dana transfer tersebut menggarisbawahi komitmen daerah dalam pengelolaan keuangan negara untuk pembangunan. KPPN Tanjung, yang memegang tanggung jawab penyaluran dana, menjelaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor utama keberhasilan HSU. Penyaluran TKD dianggap penting dalam memperkuat otonomi daerah serta menjaga kelancaran pelayanan publik.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menunjukkan kinerja luar biasa dengan realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 30,92 persen per Maret 2026. Angka ini menempatkan HSU di posisi teratas dibandingkan Kabupaten Tabalong yang sebesar 29,19 persen dan Kabupaten Balangan 27,56 persen.

Kepala KPPN Tanjung, Joko Prayitno, menyatakan bahwa HSU mencapai efisiensi penyaluran dana desa sebesar 99,53 persen dari total desa. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski HSU berhasil dalam TKD, ada tantangan pada penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant.

Dana DAU Specific Grant terkait dengan sektor-sektor kritis seperti pendidikan, kesehatan, dan kelurahan. Hingga 31 Maret 2026, belum ada realisasi dana ini di seluruh wilayah KPPN Tanjung. Joko Prayitno menjelaskan bahwa hambatan teknis pada aplikasi unggah syarat salur menjadi penyebab utama penundaan. Pihak terkait menunggu kebijakan tambahan dari pusat untuk menyelesaikan masalah ini.

Kendala teknis tersebut berpotensi mengganggu program vital daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk menemukan solusi cepat. DJPb Kementerian Keuangan juga mencatat penyaluran TKD di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp925,7 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan akselerasi positif. Sementara itu, KPPN Sulawesi Selatan melaporkan realisasi TKD Sulsel sebesar Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, yang menandakan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.