Program MBG Memacu Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Peternak Ikan Antusias Mendapat Pasar

Dodo, seorang peternak dan pedagang ikan dari Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kini merasa lebih optimis dalam mengelola usahanya. Hal ini berkat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkenalkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut membuat ikan yang ia budidayakan selalu laku terjual, karena menjadi bagian dari kebutuhan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebelumnya, Dodo hanya mampu menjual sekitar 3 kuintal ikan per hari, terdiri dari gurami, patin, lele, nila, dan kakap. Namun, dengan MBG, ia bisa menyelesaikan penjualan hingga 1 ton setiap minggu, bahkan sempat mencapai 1 ton dalam sehari saat permintaan meningkat.

“Petani kini lebih semangat merawat ikan karena pasti laku,” ujar Dodo pada hari Minggu (12/4). Ia berharap pemerintah terus memberikan dukungan kepada para peternak skala kecil, karena program ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, Dodo mengakui MBG juga membawa tantangan. Permintaan yang meningkat membuatnya kesulitan memenuhi pasokan. Banyak pelanggan langsung datang membeli ikan dari peternak, sehingga kadang terjadi kekurangan stok. “Permintaan semakin tinggi, produksi jadi tidak seimbang. Akibatnya, pedagang konsumsi kesulitan mencari pasokan,” tambahnya.

Kementerian UMKM dan Dukungan untuk Ekonomi Desa

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat pemulihan usaha mikro yang terkena bencana di Sumatera, dengan meningkatkan partisipasi mereka dalam MBG. Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian secara signifikan. Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut MBG sebagai investasi strategis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, serta menekan angka stunting dan mendorong keadilan sosial.

Kritik dan Harapan untuk Pengembangan Program

Hasto Kristiyanto mengajak evaluasi lebih lanjut terhadap MBG. Ia berpandangan bahwa program ini tidak hanya memberi manfaat bagi rakyat, tetapi juga menjadi inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian, untuk menjaga kualitas layanan dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Gubernur Khofifah mendorong penguatan tata kelola MBG di Jawa Timur, dengan menggandeng SPPG dan pemerintah daerah. Langkah ini penting agar manfaat program tetap tepat sasaran. Di sisi lain, di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, tiga dapur SPPG sementara dihentikan operasionalnya karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar.

Di Jawa Timur, Reda Manthovan aktif mengawal MBG di Tuban dan Bojonegoro, dengan pendekatan preventif dan teknologi digital untuk memastikan transparansi. Sementara Kabupaten Pasaman Barat kini memiliki enam SPPG yang beroperasi, termasuk di Bunuik. Bagi masyarakat, MBG bukan sekadar program makanan, tetapi juga wujud perhatian yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan ekonomi lokal.