OIKN: Kompleks Legislatif-Yudikatif Terus Dibangun hingga 2028

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di kawasan Nusantara tetap menjadi fokus utama. Pekerjaan proyek tersebut berjalan terus-menerus sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target selesai pada akhir 2027 atau awal 2028, kata Basuki saat berkunjung ke lokasi proyek di Nusantara, Minggu.

Pembangunan Gedung Utama dan Infrastruktur Pendukung

Proyek kompleks tersebut mencakup pembangunan lima gedung utama di kawasan legislatif, yaitu Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, serta Gedung MPR. Gedung Paripurna, kata Basuki, akan berfungsi sebagai pusat aktivitas dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, desain akhir sedang diperbaiki dan menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo.

Dalam sektor yudikatif, proyek dibagi menjadi dua paket. Paket pertama melibatkan pembangunan Gedung Mahkamah Agung, fasilitas pendukung, dan Plaza Keadilan. Sementara itu, paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan hukum, dan masjid. Seluruh area akan dilengkapi jalan sepanjang 8 km untuk meningkatkan akses antar bangunan.

Basuki juga menegaskan bahwa proyek ini tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. “Kedua kawasan tetap menjadi prioritas, karena pembangunan tidak terhenti,” ujarnya saat mengunjungi lokasi. Ia menambahkan bahwa infrastruktur air terus ditingkatkan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, seperti EC-08 dan TR01.

“Jaringan perpipaan air minum masih dalam pengerjaan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) hingga mencapai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” tutur Basuki.

Dalam proses pekerjaan, jalan kawasan dengan panjang 3,7 km juga sudah dimulai untuk memperkuat hubungan antar gedung di kompleks legislatif. Pembersihan lahan telah selesai, dan tahap selanjutnya akan fokus pada konstruksi yang lebih lanjut.