GAMKI Melaporkan JK atas Pernyataan di UGM

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya mengajukan laporan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) setelah pernyataannya dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) memicu perdebatan. Pernyataan kontroversial JK, yang menyinggung konflik di Poso dan Ambon awal 2000-an, dinilai menyebabkan ketegangan di kalangan umat Kristen.

Dalam pernyataan resmi, DPP GAMKI mengutip ucapan JK yang mempermasalahkan penggunaan kata ‘syahid’ dalam konteks konflik agama. Mereka menekankan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membunuh sesama yang berbeda keyakinan demi meraih surga. Sebaliknya, Kristen mengampanyekan kasih sayang kepada semua manusia, termasuk musuh.

“Kami yang terdiri dari berbagai Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke Kepolisian RI,” ungkap Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat dalam keterangannya, Minggu (12/4).

JK sendiri memberikan respons melalui Juru Bicaranya, Husain Abdullah. Ia meminta pihak pelapor untuk memahami konteks pidato lengkap yang disampaikannya di UGM pada 5 Maret 2026 lalu. Husain juga mengusulkan agar mereka bertanya kepada tokoh perdamaian yang masih hidup terkait fakta sosiologis di Poso dan Ambon.

“JK hadir mendamaikan dengan terlebih dahulu meluruskan pandangan yang menjadi dasar saling membunuh. Tidak ada agama yang membolehkan umatnya membunuh sesama. Bukan justru mendapatkan surga, tapi masuk neraka,” jelas Husain dalam pesan singkat, Minggu (12/4) malam.

Konflik Poso di Sulawesi Tengah berlangsung sejak 1998 hingga 2001, dengan akar masalah dianggap berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, dan dampak program transmigrasi. Saat itu, JK menjabat Menko Kesra di kabinet Megawati Soekarnoputri dan memimpin mediasi di Malino, Sulawesi Selatan, yang berujung pada Deklarasi Malino I pada 2001.

Sementara konflik Ambon, yang terjadi 1999–2002, bermula dari perselisihan individu dan berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama di Maluku. Dalam peran yang sama, JK mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mencapai kesepakatan perdamaian, yaitu Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.